Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli

Stimulus fiskal, bansos yang tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja agar konsumsi masyarakat tetap stabil.

Jakarta – Pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah tersebut dinilai penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, terutama saat tekanan inflasi, kenaikan harga energi, dan risiko perlambatan industri mulai meningkat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan tingginya belanja pemerintah pada triwulan I-2026 memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan defisit anggaran mencapai 0,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau 240,1 triliun rupiah.

“Ini yang banyak sekali disorotin defisit satu kuartal sudah 0,93 persen. Karena ini memang by design, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun, belanja itu bukan di kuartal IV, belanja itu mulai di kuartal I, sehingga dampaknya akan merata di keseluruhan tahun,” kata Juda dalam Rakorbangpus 2026, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (7/5).

Di tengah ketidakpastian geopolitik global akibat konflik di Asia Barat yang melibatkan Amerika Serikat, Juda menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih kuat. Pertumbuhan tersebut dinilai lebih tinggi dibanding sejumlah negara seperti Malaysia, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan AS, hanya berada di bawah Vietnam.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai daya beli masyarakat harus dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.

“Kuartal I kita pertumbuhannya sehat, itu ditopang oleh belanja pemerintah sehingga menyebabkan konsumsi naik,” kata Dipo.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun juga didukung momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi masyarakat. Namun, kondisi pada kuartal II diperkirakan lebih menantang karena tidak lagi ditopang faktor musiman.

“Walaupun Kuartal I kita sehat, tetapi memang ada kekhawatiran di triwulan dua ini kita akan lebih menghadapi realitas,” ujarnya.

Dipo menilai ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari penurunan jumlah kelas menengah, pelemahan rupiah, kenaikan harga energi global, hingga ancaman inflasi impor.

Faktor Musiman

Di sisi lain, Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pertumbuhan kuartal I juga dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadhan dan Idul Fitri, serta percepatan belanja pemerintah termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Karena itu angkanya kuat, tetapi sebagian kekuatannya bersifat musiman dan ditopang fiskal, bukan semata-mata mencerminkan kenaikan daya dorong ekonomi yang merata,” kata Josua.

Ia menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tetapi tekanan harga, pelemahan rupiah, dan kenaikan biaya energi mulai memengaruhi daya beli.

Menurutnya, indikator manufaktur juga menunjukkan pelemahan, tercermin dari turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) ke level 49,1 pada April 2026.

“Jadi, data PDB benar menggambarkan total aktivitas ekonomi, tetapi belum sepenuhnya menangkap ketimpangan pengalaman di lapangan, terutama antara sektor yang didorong belanja pemerintah dan sektor yang tertekan biaya produksi,” jelasnya.

Sebelumnya, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut ada sejumlah anomali dalam data BPS terutama pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dinilai “sangat tinggi”, tertinggi sejak 2012.

Ia pun mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tengah perlambatan industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen ke PDB. “Jadi, sekali lagi BPS menunjukkan data yang disampaikan tidak kredibel, hanya ingin membuat Presiden senang, tapi tidak melaporkan apa yang benarbenar terjadi di masyarakat,” pungkas Nailul.