Atasi Macet Kronis, Pemprov DKI Mulai Pelebaran Jalan Ciledug Raya Sepanjang 280 Meter

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penanganan kemacetan kronis di ruas Jalan Ciledug Raya, khususnya pada segmen Universitas Budi Luhur hingga Ulujami. Langkah itu menjadi fokus usai rapat koordinasi bersama Forum Musyawarah Tokoh Masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan pada Rabu (6/5).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan keluhan masyarakat terkait kemacetan di kawasan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Menurut dia, kondisi lalu lintas di Jalan Ciledug Raya semakin mengganggu aktivitas warga maupun pengguna jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta.

"Alhamdulillah, ada progres yang kita kerjakan hari ini setelah masyarakat sudah mengeluh luar biasa dengan kondisi jalanan Ciledug yang sangat amat macet," ujar Wibi.

Ia menjelaskan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menyepakati untuk melanjutkan proyek penanganan yang sempat tertunda. Pemerintah daerah saat ini mulai memperbarui data perencanaan sebelum proyek kembali dijalankan secara bertahap.

"Dinas Bina Marga sudah sepakat untuk memulai kembali pekerjaan tersebut," kata Wibi.

Menurut dia, proses penanganan tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, terutama dalam tahapan pembebasan lahan. DPRD juga meminta agar anggaran proyek tersebut diprioritaskan karena ruas Jalan Ciledug Raya menjadi salah satu akses utama warga dari Kota Tangerang menuju ibu kota.

"Kita akan kerjakan dari awal kembali perlahan tapi pasti," ucapnya.

Wibi menyebut tahapan pembebasan lahan direncanakan berlangsung pada 2027 hingga 2028. Sementara pembangunan fisik pelebaran jalan secara menyeluruh ditargetkan dimulai pada awal 2029.

"Harapan kita ekonomi bertumbuh kembali," ujar Wibi.

Selain persoalan kemacetan, DPRD juga menyoroti kondisi Halte Transjakarta di depan Universitas Budi Luhur yang dinilai tidak memadai. Kondisi halte saat ini disebut kerap memicu antrean penumpang hingga meluber ke badan jalan.

"Saya rasa ini adalah usulan yang sangat rasional dan realistis," katanya.

Ketua FKDM Kelurahan Petukangan Utara Mamay mengatakan akar persoalan utama di wilayah tersebut adalah kapasitas jalan yang sudah tidak mampu menampung volume kendaraan harian. Karena itu, warga meminta solusi konkret berupa pelebaran jalan.

"Permintaan kita sederhana, pelebaran jalan," tutur Mamay.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Sofiatun memastikan pelebaran jalan akan mulai dilakukan secara bertahap pada 2026 menyesuaikan lahan yang sudah tersedia. Saat ini, terdapat sekitar 280 meter lahan yang siap untuk dikerjakan.

"Harapannya tahun ini bisa kami laksanakan pembangunan pelebaran jalan tersebut," kata Sofi.

Pemprov DKI juga meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar. Pemerintah berharap proyek tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di salah satu titik padat di Jakarta Selatan tersebut.