BRIN Kembangkan Riset Monitoring Real Time Cegah Kecelakaan Kereta

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset monitoring secara real time untuk mengaudit kondisi rel di atas jembatan guna mencegah dan menekan kecelakaan kereta api di Indonesia.

Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta rel listrik (KRL) di Bekasi Timur hingga memakan korban jiwa.

"Dalam konteks perkeretaapian, kita tidak hanya berbicara tentang aspek sarana, tetapi juga aspek prasarana. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Structural Health Monitoring System (SHMS), yang digunakan untuk audit jembatan kereta api secara real time. Sistem ini sangat bermanfaat, khususnya bagi PT KAI dalam menjaga keselamatan dan keandalan infrastruktur," katanya di Jakarta, Selasa (28/4).

Arif menjelaskan, berbagai kajian telah dilakukan, termasuk riset pemodelan performa dan populasi kereta cepat, serta pengembangan prototipe sistem otomasi dan persinyalan. Dari berbagai kajian tersebut, terdapat sejumlah teknologi yang terus didalami oleh peneliti di BRIN.

Secara keseluruhan, Arif menambahkan bahwa riset di bidang perkeretaapian yang sedang dilakukan BRIN terus berkembang, dengan sekitar 20 kajian yang sedang berjalan, dan seluruh fasilitas serta alat ujinya juga telah tersedia.

"Ke depan, berbagai kejadian terbaru dapat menjadi tema riset lanjutan, mengingat kecelakaan kereta api umumnya bersifat multi-aspek, yang meliputi faktor teknologi, perilaku, dan sosial, karena kereta api merupakan sebuah ekosistem, sehingga persoalannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja," ujarnya.

Kepala BRIN juga mengemukakan, ekosistem perkeretaapian yang sangat beragam tersebut menjadi bahan kajian bagi para peneliti. Selain itu, BRIN juga tengah melakukan revitalisasi kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Jawa Timur, untuk memperkuat kolaborasi di sektor tersebut.

"BRIN tidak hanya fokus pada riset teknologi, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan kebijakan, guna memberikan solusi komprehensif bagi berbagai tantangan nasional," demikian Arif Satria.