MBG Harus Geser Kebijakan dari Manajemen Stok ke Manajemen Ekologi Pangan Cerdas

JAKARTA - Rencana penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pertaruhan besar bagi masa depan agrobiodiversitas Indonesia.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta menilai regulasi itu terlihat rapi secara administratif di atas kertas, tetapi berisiko mempercepat kepunahan plasma nutfah lokal.

“Jika regulasi ini hanya terpaku pada efisiensi logistik tanpa menyentuh substansi diversifikasi, maka program MBG justru berisiko menjadi mesin penyeragaman pangan yang mempercepat kepunahan plasma nutfah lokal,” kata Muliarta.

Ia menyebut Indonesia kini di ambang ironi besar. Sebagai negara megabiodiversitas, generasi mudanya justru mengalami buta pangan lokal karena lidah terus-menerus dikondisikan oleh dominasi beras dan terigu.

Karena itu, dirinya mendorong kebijakan bergeser dari sekadar manajemen stok menuju manajemen ekologi pangan yang cerdas. Integrasi bahan baku lokal jangan hanya dimaknai menyerap gabah atau jagung massal.

“Harus menjadi insentif bagi petani untuk kembali menanam varietas lokal yang hampir punah seperti umbi-umbian minor, sorgum, atau serealia lokal lainnya. Tanpa adanya jaminan serapan melalui program masif seperti MBG, petani tidak memiliki alasan ekonomi untuk menjaga keberadaan plasma nutfah tersebut,” jelas Muliarta.

Menurut dia, Permenko harus berani memandatkan “rotasi sumber karbohidrat dan protein” berbasis keunggulan ekologis wilayah, bukan memaksakan standar menu sama dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengkritisi pemisahan aspek gizi dari cara pangan diproduksi. Menurutnya, narasi rantai pasok sering melupakan bahwa kualitas nutrisi berbanding lurus dengan kesehatan agroekosistem.

“Program MBG harus menjadi lokomotif bagi transisi pertanian yang lebih berkelanjutan, misalnya dengan memprioritaskan pasokan dari sistem pertanian yang meminimalkan residu kimia. Kita tidak ingin memberikan makan gratis yang hanya mengejar target kalori, namun miskin mikronutrien karena tanahnya sudah jenuh dengan pupuk anorganik,” paparnya.

Ia pun berharap MBG bertransformasi menjadi laboratorium hidup bagi literasi pangan nasional. Saat anak mengonsumsi sepiring makanan, ia tak hanya dapat protein dan karbohidrat, tapi juga “mencicipi” identitas agraris daerahnya.

“Kegagalan kita mengenalkan pangan lokal sejak dini adalah bentuk pengabaian terhadap aset genetik bangsa. Oleh karena itu, regulasi yang sedang disusun ini akan jauh lebih inovatif jika mampu mengaitkan keberlangsungan rantai pasok dengan pelestarian plasma nutfah, sehingga kita tidak hanya menyelamatkan gizi anak-anak kita, tetapi juga menyelamatkan kedaulatan hayati Indonesia dari kepunahan yang sunyi,” pungkas Muliarta.

Rantai Pasok

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk program MBG.

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu (26/4).

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.