Wali Kota Bandung: Pemerintah Berperan Jembatani Pencari dan Penyedia Lapangan Kerja

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meyakini tantangan utama ketenagakerjaan saat ini terletak pada upaya mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja atau link and match.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan bursa kerja (job fair) dan strategi penurunan angka pengangguran di Kota Bandung.

Menurut dia, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator sekaligus intermediary yang menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, berbagai peluang yang diciptakan dunia usaha harus difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah.

“Pemerintah berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya, menghadirkan event, dan memastikan masyarakat mendapatkan peluang kerja sebanyak mungkin,” ujar dia di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung, Sabtu (25/4).

Wali Kota Farhan pun menjelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung tidak hanya menggelar bursa kerja (job fair) secara berkala setiap tiga bulan, tetapi juga mendorong pelaksanaan kegiatan serupa secara rutin setiap bulan, termasuk melalui platform virtual.

Wali Kota Farhan mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan bursa kerja di wilayah Bandung Timur didasarkan pada data yang menunjukkan tingkat pengangguran di kawasan tersebut mencapai 8–9 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata kota yang berada di kisaran 7,2–7,4 persen.

“Ini bentuk intervensi berbasis data. Kita ingin memastikan kesempatan kerja merata di seluruh wilayah Kota Bandung,” kata dia.

Menanggapi kendala umum seperti batas usia dan pengalaman kerja, Wali Kota Farhan menyebut program magang sebagai solusi awal bagi pencari kerja pemula. Namun ia mengingatkan, praktik magang harus sesuai aturan.

“Magang maksimal tiga bulan. Jika lebih dari itu, perusahaan wajib memberikan upah. Ini penting untuk membangun portofolio tenaga kerja,” tegas dia.

Selain itu, Pemkot Bandung juga memperkuat pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.

Wali Kota Farhan meminta setiap pelaksanaan bursa kerja harus dievaluasi secara terukur, mulai dari jumlah peserta hingga tingkat penyerapan tenaga kerja.

“Dari 1.300 pendaftar, yang hadir 600 orang. Kita harus tahu berapa yang diterima dan bagaimana prosesnya. Ini jadi indikator keberhasilan,” ujar dia.

Ia juga menyebutkan pentingnya kolaborasi dengan Kadin dan Apindo untuk membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sinergi dengan serikat pekerja.

Menurut dia, tingginya angka pengangguran di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh arus urbanisasi.

Dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 1,6 juta jiwa, ditambah sekitar 100 ribu pendatang usia produktif, persaingan kerja menjadi semakin ketat.

“Bandung ini kota terbuka. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, otomatis menarik banyak pencari kerja dari luar,” tutur dia.

Meski demikian, ia optimistis kualitas SDM lokal mampu bersaing jika didukung pelatihan dan kesempatan yang memadai.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan angka pengangguran dapat ditekan di bawah 7,2 persen. Evaluasi dilakukan secara triwulanan dengan dukungan data berbasis kewilayahan melalui program Laci RW yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik.

“Ini memang kejar-kejaran. Hasilnya baru terlihat dalam 6 bulan hingga satu tahun,” kata Wali Kota Farhan. ils/I-1