Menko Zulhas Minta Sekolah untuk Komplain Kalau Menu MBG Tak Sesuai

JAWA TIMUR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa sekolah bisa komplain kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kalau menu makanan bergizi protes (MBG) tidak sesuai.

“Kalau makanan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG nya," katanya saat meninjau MAN 2 dan SMAN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (24/4).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima para siswa sesuai standar gizi dan kelayakan konsumsi, sehingga mengecek langsung menu MBG yang disajikan kepada siswa di sekolah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihak sekolah memiliki hak penuh untuk menolak makanan apabila tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas makanan dalam program MBG harus dijaga dengan baik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak.

Ia juga meminta seluruh penyedia layanan makanan atau SPPG disiplin dalam menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

"Saya juga mengimbau pihak sekolah agar tidak langsung menyebarkan temuan makanan bermasalah melalui media sosial, sehingga tidak perlu membuat konten terkait hal itu," katanya.

Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah menyampaikan langsung kepada pihak SPPG agar segera dilakukan evaluasi, sehingga ada perbaikan dalam menyajikan menu MBG.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menjelaskan bahwa ia mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk rutin turun ke daerah guna memastikan berbagai program pemerintah berjalan optimal.
“Saya diarahkan Presiden, satu minggu tiga hari keliling daerah. Kemarin dari Semarang, hari ini Probolinggo dan Pasuruan, besok ke Palembang dan Balikpapan,” katanya.

Selain program MBG, agenda kunjungan Menko Pangan juga mencakup pengecekan ketersediaan pupuk, harga gabah, kondisi irigasi, hingga memastikan siswa merasa nyaman dan senang dengan makanan yang disediakan.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengatakan bahwa pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kasus keracunan makanan di sekolah.

"Setiap sekolah telah dibekali standar operasional prosedur (SOP) penanganan makanan. Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, sekolah dapat langsung melakukan penolakan," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan kerja itu, Zulhas juga mengecek pengelolaan limbah dari dapur penyedia makanan agar aman bagi lingkungan sekitar, serta limbah organik juga bisa dimanfaatkan.