Daya Dukung Lingkungan Tergerus, Alarm Krisis Kian Nyaring

Tanpa pengelolaan lebih ketat terhadap aktivitas ekstraktif serta strategi adaptasi perubahan iklim yang komprehensif, Indonesia berpotensi menghadapi krisis ekologis yang berdampak luas pada ekonomi, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat.

JAKARTA – Pesatnya pertumbuhan bisnis ekstraktif di Indonesia mempercepat laju deforestasi, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti hutan tropis dan lahan gambut. Ekspansi tambang, perkebunan, dan industri berbasis komoditas sering kali mengorbankan tutupan hutan, sehingga mengurangi kapasitas ekosistem dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan hidrologi.

Dampaknya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi ini diperparah oleh ancaman fenomena “Godzilla El Nino” yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem.

Berkurangnya tutupan hutan membuat kemampuan lingkungan dalam menyimpan air semakin menurun, sehingga efek kekeringan menjadi lebih parah dan berkepanjangan. Di saat yang sama, pertumbuhan populasi meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan lahan, air, dan pangan, yang semakin membebani daya dukung lingkungan.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian menilai peringatan Hari Bumi pada 22 April berlangsung dalam situasi ironis, ketika krisis iklim dan bencana ekologis kian meluas namun kebijakan justru masih memberi ruang besar bagi industri ekstraktif. Dia menyoroti bahwa izin-izin yang berpotensi merusak lingkungan terus diberikan, sehingga memperparah kerentanan ruang hidup masyarakat, terutama petani, nelayan, dan masyarakat adat.

"Atas problem tersebut Walhi menyerukan penghentian kebijakan yang merusak dan merampas ruang hidup rakyat,"tegasnya di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurutnya, ekspansi pertambangan, energi fosil, dan perkebunan skala besar berjalan beriringan dengan meningkatnya deforestasi dan krisis ekologis di berbagai wilayah. Data Walhi bahkan menunjukkan deforestasi 2025 mencapai 283.803 hektar, lebih tinggi dibandingkan angka resmi pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata faktor alam, melainkan dipicu oleh keputusan kebijakan.

Walhi pun mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang merusak, mengevaluasi, dan mencabut izin industri yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Tanpa perubahan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan, krisis ekologis dinilai akan terus memburuk.

Faizal Ratuela Pengkampanye Anti Tambang Walhi menilai perusakan alam, khususnya di kawasan hutan akibat aktivitas tambang, telah memperparah dan memperluas bencana ekologis di Indonesia. Dari Papua hingga Aceh, intensitas dan skala bencana terus meningkat, seiring ekspansi pertambangan seperti batu bara dan nikel yang selama ini dianggap penopang energi nasional.

“Aktivitas tambang tidak hanya merusak hutan dan meninggalkan lubang tambang, tetapi juga mengancam sumber pangan serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Dampak ini memperbesar kerentanan sosial dan lingkungan di wilayah terdampak,” jelasnya.

Ledakan Populasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti laju pertumbuhan penduduk Indonesia lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 280 juta jiwa—lebih tinggi dari proyeksi tren global—Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola dampak demografis tersebut.

Dia menekankan kondisi ini bisa menjadi peluang melalui bonus demografi jika populasi usia produktif dikelola secara optimal. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan jumlah penduduk justru berpotensi menimbulkan tekanan, terutama ketika populasi mulai menua dan produktivitas menurun.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astutimenilai ledakan populasi telah melampaui daya dukung lingkungan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya alam. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai krisis yang saling terkait.

Dia mengidentifikasi beberapa dampak utama, mulai dari ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan seperti deforestasi dan penurunan kualitas air, hingga meningkatnya pencemaran dari aktivitas industri dan transportasi. Selain itu, ledakan penduduk juga memperburuk masalah sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan munculnya kawasan permukiman kumuh.

"Perubahan iklim yang dipicu pertumbuhan penduduk mengancam produksi pangan global," ucap dia.

Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi sumber tekanan multidimensi, sehingga memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara pengendalian populasi, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.