Pemkot Makassar Akan Operasikan 'Pete-pete Laut' Juni 2026 untuk Perlancar Aktivitas Masyarakat Kepulauan

Doc: Dok Pemkot Makassar

Ket. Ilustrasi Perahu Pete-pete untuk transportasi masyarakat kepulauan.

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat akan mengoperasikan Pete-pete (sebutan kendaraan umum) laut sekitar Mei atau Juni 2026 mendatang sebagai upaya mendukung akses transportasi dan memperlancar aktivitas masyarakat kepulauan.

Moda transportasi antarpulau yang berkapasitas puluhan orang ini akan melayani masyarakat di beberapa pulau, termasuk pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi hingga ke Lanjukang. Moda transportasi yang berkapasitas puluhan orang.

'Hadirnya transportasi laut ini bagian dari program visi-misi Pemerintahan Mulia (Munafri-Aliyah) untuk warga pulau. Ke depan akan ada lagi pembangunan dermaga untuk warga pulau dan rumah singgah bagi warga pulau di daratan Kota Makassar," urainya.

Sebelumnya, gagasan tersebut juga telah disampaikan Munafri saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI Suharto di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Munafri menegaskan pentingnya menghadirkan sistem transportasi laut yang terintegrasi guna mendukung mobilitas warga kepulauan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pulau.

"Rencana pembukaan rute kapal antarpulau ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dihadapi masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas antara daratan Kota Makassar dan wilayah kepulauan di sekitarnya," urainya.

Camat Kepulauan Sangkarrang Andi Asdhar mewakili warga kepulauan menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kota Makassar, khususnya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Ia menilai, salah satu kemudahan yang diperoleh warga pulau ialah layanan administrasi kependudukan. Kini, warga tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen penting.

"Kalau dulu masyarakat harus ke kantor camat atau ke Dukcapil untuk mengurus KTP, KK, atau akta kelahiran, sekarang sudah bisa dilakukan langsung di masing-masing kelurahan. Ini tentu sangat memudahkan," jelasnya.

Termasuk kehadiran program penerangan jalan di wilayah kepulauan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau.

"Bukan hanya program ini, masih banyak program lain yang juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kepulauan," tambahnya. Ant