Anggota Komisi VI Minta Pensiunan BUMN Tidak Boleh Kehilangan Akses Layanan Kesehatan
Senin, 20 Apr 2026, 19:17 WIBJAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya menegaskan bahwa pensiunan BUMN tidak boleh kehilangan akses terhadap layanan kesehatan di tengah proses restrukturisasi perusahaan negara.
Hal itu disampaikan menyusul penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pensiunan PT Angkasa Pura II sejak awal 2023, yang dinilai telah memberikan tekanan tambahan, terutama bagi pensiunan berpenghasilan rendah.
Menurut Asep, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hidup para pensiunan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan di usia lanjut.
“Pensiunan tidak boleh kehilangan perlindungan dasar, terutama dalam hal akses kesehatan. Mereka adalah kelompok rentan yang harus menjadi prioritas dalam kebijakan sosial,” tegas Asep dalam keterangannya, Senin (20/4).
Ia menilai penghentian bantuan tersebut dilakukan tanpa skema pengganti yang memadai, sehingga perlu evaluasi menyeluruh agar kebijakan perusahaan tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
Dalam konteks restrukturisasi BUMN, termasuk integrasi Angkasa Pura II ke dalam holding InJourney, Asep mengingatkan agar transformasi korporasi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para pensiunan.
“Efisiensi dan transformasi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujar legislator dari Dapil Jabar V itu.
Asep juga menekankan bahwa BUMN memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong agar bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pensiunan dapat dipulihkan, setidaknya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Jika belum memungkinkan, pemerintah dan BUMN diminta segera menyiapkan skema alternatif yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi Partai NasDem melalui Komisi VI DPR RI akan terus mengawal persoalan ini melalui mekanisme parlemen guna memastikan hadirnya solusi yang konkret dan berkeadilan.
“Efisiensi tidak boleh menghilangkan perlindungan dasar. Negara harus tetap hadir melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk para pensiunan,” pungkasnya.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Mohammad Zaki Alatas
Berita Terkait:
-
Dewa United Kalahkan Satya Wacana 63-44 di IBL All Indonesian
-
Veda Ega Belum Puas meski Raih Pole Position, Misi Besar Apa yang Dibidik?
-
Jurus Kemenekraf Geber Akses Pendanaan Developer Gim Lokal
-
Cegah Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
-
Baznas Terima Infak Rp700 Juta dari Rumah Yatim untuk Palestina.
-
Primaya Hospital dan Pemprov DKI Percepat Operasi Katarak, Libatkan 40 Puskesmas
-
Investasi Domestik Tembus Hampir Rp2.000 Triliun, Kadin Dorong Pengusaha Lokal Naik Kelas
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.