Jalur Lingkar Kaldera Tengger Disorot! Khofifah Janjikan Bromo Lebih Tertata dan Ramah Wisatawan

PROBOLINGGO – Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kawasan pariwisata berbasis alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kawasan Kaldera Tengger yang berada di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki daya tarik tinggi, namun selama ini menghadapi tantangan berupa kepadatan kunjungan, infrastruktur terbatas, serta potensi degradasi ekosistem.

Penataan jalur diharapkan mampu mengatur arus wisatawan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi tekanan terhadap area sensitif.

Di sisi lain, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan konservasi.

Tanpa perencanaan berbasis daya dukung lingkungan, peningkatan akses justru berisiko mempercepat kerusakan kawasan.

Oleh karena itu, integrasi tata ruang, pengelolaan wisata berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci agar penataan jalur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kawasan dalam jangka panjang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan mewujudkan tata kelola wisata Gunung Bromo dan sekitarnya menjadi aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan.

"JLKT akan menjadi penghubung antar-wilayah di sekitar kaldera Bromo, sekaligus alternatif distribusi wisatawan agar tidak terpusat pada satu titik," katanya saat melakukan groundbreaking JLKT di Kabupaten Probolinggo, Senin (13/4).

Saat peletakan batu pertama penataan JLKT, Khofifah didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dan Forkopimda Jatim.

"Dengan demikian, tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi dan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat," tuturnya.

Ia mengatakan, program itu merupakan sinergi TNBTS dan Kementerian Kehutanan dalam harmonisasi kekuatan daya dukung alam dan lingkungan. Tak kalah pentingnya juga bagaimana menjaga ekosistem mulai adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian Bromo Tengger Semeru.

"Kami bersyukur JLKT itu ketemu dengan programnya TNBTS dan Kementerian Kehutanan. Lalu kami harmonisasidengan apa yang menjadi kekuatan adat pada Suku Tengger itu, sehingga ketemu rute-rutenya," katanya.

Ia menjelaskan, JLKT bisa menjadi bagian dari penguatan daya dukung alam, daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Kalau dari ekosistem Bromo Tengger Semeru, terdapat adat dan budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian, berikutnya tentu sumber ekonomi yang bisa dihasilkan dari proses maksimalisasi wisatawan domestik maupun luar negeri.

Penataan itu mencakup pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 13 kilometer dengan lebar 18 meter, dilengkapi dengan 3 titik rest area, 4 titik kantong parkir, 9.725 patok pembatas jalur, serta 60 sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

"Kalau dihitung ada 13 km, kami butuh 9 ribu lebih patok, tidak dilakukan pengaspalan karena menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Kami juga merespon banyak sekali yang menyampaikan untuk kebutuhan rest room," katanya.

Rencananya ada tiga rest area dengan rest room di masing-masing area, serta disiapkan sumber airnya untuk bisa memenuhi kebutuhan rest area, kemudian area parkir, sehingga harapannya wisatawan bisa menikmati keindahan Gunung Bromo.

"Mari dikawal bersama pembangunan itu agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimistis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal," ujarnya.

Khofifah pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program Kementerian Kehutanan yang terus berkomitmen kuat menjaga sekaligus mengoptimalkan kawasan konservasi sebagai ruang hidup bersama.

"Jadi itu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan model pengelolaan kawasan konservasi yang modern tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pemprov Jatim sepenuhnya mendukung arah kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Bahwa pembangunan di kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga perlindungan ekosistem, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan adanya penataan itu maka akan mewujudkan transformasi tata kelola destinasi wisata alam menuju arah yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan," ujarnya.