Transaksi Digital Meningkat, Risiko Serangan Siber Membayangi Stabilitas Bank

Kepercayaan publik menjadi taruhan apabila industri gagal memastikan keamanan layanan di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.

JAKARTA – Perbankan dituntut memperkuat sistem pertahanan digital di tengah pesatnya transaksi keuangan berbasis teknologi, menyusul meningkatnya serangan siber secara global. Penguatan keamanan berlapis menjadi kebutuhan mendesak karena ancaman siber tidak hanya berpotensi mengganggu operasional perbankan, tetapi juga mengancam kerahasiaan data dan kepercayaan nasabah.

Namun, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan investasi teknologi, melainkan harus diikuti peningkatan kapasitas deteksi dini, respons insiden, serta edukasi keamanan digital kepada masyarakat. Kepercayaan publik menjadi taruhan apabila industri gagal memastikan keamanan layanan di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan untuk memperkuat lapis keamanan siber untuk menghindari risiko serangan yang terjadi secara global belakangan ini. “Masing-masing perbankan harus memperkuat keamanan sibernya, apalagi dengan mekanisme digital yang ada sekarang,” kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Menurut Airlangga, pemerintah terus mengimbau para pelaku sektor jasa keuangan untuk mengantisipasi serangan siber. Terlebih lagi, serangan itu juga berpotensi menyerang sistem komputer dan informasi nasional untuk menguji ketahanan siber Indonesia.

“Kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hack itu secara global juga memang harus dijaga, karena itu secara global juga mereka mengetes kemampuan sistem kita,” tuturnya.

Sebagai informasi, isu kekhawatiran mengenai keamanan siber, terutama pada sektor perbankan, ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Merujuk pada dashboard live threat map FortiGuard Labs yang diakses Senin (9/11) pukul 15.02 WIB, tercatat sebanyak 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir. Dashboard tersebut menunjukkan laju serangan mencapai 22 serangan per detik.

Berdasarkan pantauan tersebut, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi industri yang paling banyak menjadi sasaran serangan siber, dengan angka mencapai 999 ribu dalam 24 jam terakhir. Posisi berikutnya ditempati sektor teknologi dengan 421 ribu serangan, disusul sektor pemerintahan sebanyak 101 ribu.

Langkah Antisipasi

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah berkoordinasi dengan personel TI seluruh bank sejak Jumat (6/11) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber. Menurut Dian, OJK dan Bank Indonesia (BI) juga sudah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan insiden siber.

OJK juga telah beberapa kali mengirimkan surat kepada direksi bank, terakhir pekan lalu, agar manajemen meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah pencegahan. Melalui surat tersebut, OJK meminta bank memantau transaksi signifikan serta menghentikan sementara transaksi anomali untuk diklarifikasi.

“OJK meminta bank melakukan sejumlah langkah teknis, antara lain memantau (monitoring) transaksi signifikan serta menghentikan sementara transaksi anomali untuk dilakukan klarifikasi,” ujarnya di Jakarta, awal pekan ini.

Selain itu, berdasarkan ketentuan ketahanan digital (digital resilience), bank diwajibkan melakukan penetration testing, simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi (TI) guna memperkuat sistem pertahanan digital. Lebih lanjut, OJK mengimbau masyarakat tetap tenang dan tetap bertransaksi seperti biasa, dengan tetap menjalankan protokol pengamanan rekening yang diminta oleh masing-masing bank.

Dian juga mengingatkan agar masyarakat mengakses informasi bank terkait melalui saluran (channel) resmi serta tidak menanggapi berita-berita yang spekulatif atau tidak berdasarkan sumber informasi yang akurat.