Krisis Pangan, Energi, dan Air Jadi Ancaman Serius

Kamis, 09 Apr 2026, 03:08 WIB

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya ancaman krisis global yang meliputi pangan, energi, dan air sebagai isu mendasar yang perlu diantisipasi setiap negara.

Menurut Prabowo, tiga sektor tersebut telah lama diyakininya sebagai faktor penentu keselamatan bangsa dan juga telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals sebagai potensi krisis yang akan melanda dunia.

Ket. Foto: Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). — Sumber: Antara

“Saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah daftar keselamatan bangsa, dan ini telah dibenarkan oleh PBB dalam sustainable development goals, di mana beberapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air,” kata Prabowo dalam taklimat pada rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Presiden menyampaikan pandangan tersebut telah diperjuangkan dan dituangkan dalam berbagai pemikiran selama puluhan tahun, termasuk dalam buku-bukunya yang menekankan pentingnya ketahanan pada sektor pangan, energi, dan air.

Mengenai kondisi di dalam negeri, Prabowo mengatakan Indonesia relatif tidak mengalami persoalan mendasar pada ketersediaan air.

Indonesia justru dinilai Prabowo mengalami kelebihan air, meskipun di beberapa wilayah, terutama di kawasan timur, masih terdapat kesulitan.

Menurut Kepala Negara, persoalan air lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan dan kemampuan dalam menjaga alam, seperti kerusakan hutan yang dapat memicu kekeringan. “Hutan kita babat, pohon-pohon di gunung kita babat akhirnya air tidak dapat ditahan terjadi kekeringan tetapi hal-hal ini bisa kita atasi. Ada negara-negara yang kaya akan minyak dan gas tidak punya air,” ucap Prabowo.

Produktivitas Pangan

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Gusti Artama Gultom secara khusus menyoroti masalah kekeringan yang mengancam produktivitas pangan. Beban terbesar nantinya akan dirasakan petani selaku produsen pangan.

Maka dari itu, dirinya berharap agar Presiden Prabowo perlu lebih serius memperhatikan persoalan ini dengan menginstruksi bawahan bawahannya untuk memperhatikan di level teknis. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi faktor krusial dalam mengurangi tekanan di sektor pangan. Risiko produksi akibat fenomena iklim seperti El Niño semakin meningkat dan dapat mengganggu stabilitas produksi pertanian.

Adapun solusinya menurut dia ialah pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, pengelolaan air yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim dalam perencanaan musim tanam menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian.

“Dengan sistem produksi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, risiko gagal panen yang selama ini menjadi sumber tekanan tambahan bagi petani dapat diminimalkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rakyat harus segera mendapat solusi di tengah kondisi masih banyaknya bencana alam terjadi dalam beberapa waktu terakhir, terlebih ada bencana yang berulang.

Puan menyebut hampir 700 bencana alam terjadi dalam kurun waktu tiga bulan ini. Kondisi itu memperlihatkan masih rentannya masyarakat terhadap bencana alam. “Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang. Bencana alam yang belum banyak bergeser dan harus segera mendapat solusi,” kata dia.

Menurut dia, rentetan bencana alam hingga awal April 2026 perlu dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang berhadapan dengan tekanan kebencanaan yang semakin padat, luas, dan kompleks dampak sosialnya.

Puan mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, melainkan juga bagaimana sistem nasional bisa membaca pola kerentanan yang terus muncul di titik-titik yang relatif sama.

Jika banjir berulang kembali mendominasi maka persoalan tata air, kapasitas lingkungan, dan kesiapan kawasan permukiman belum sepenuhnya bergerak secepat perubahan risiko yang dihadapi masyarakat. Ant/S-2

Redaktur: Sriyono

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.