Jelang Haji 2026, DPR dan Kementerian Haji Perkuat Koordinasi Demi Layanan Jamaah Lebih Baik

Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Haji dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait penerbitan visa jamaah yang telah rampung serta rencana distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan.

Apresiasi tersebut disampaikan Marwan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu (8/4) malam.

“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jamaah,” ujar Marwan.

Ia menekankan penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika yang berbeda, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jamaah,” kata dia.

Marwan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam memastikan kualitas layanan haji tetap optimal.

“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jamaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” kata dia.

Komisi VIII DPR RI berharap penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya kesenjangan dalam prosesnya setiap tahun.

“Penyelenggaraan haji itu berlangsung setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus atau berjarak. Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil pelayanan jamaah, termasuk dalam menghadapi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.

“Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi dengan matang agar jamaah tetap terlayani dengan baik,” kata Marwan.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Rakernas ini untuk menyamakan visi jelang keberangkatan jamaah gelombang pertama ke Tanah Suci pada 22 April 2026.

Gus Irfan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin catatan-catatan negatif dalam penyelenggaraan haji tahun lalu terulang kembali pada pelaksanaan tahun ini.

“Saya tekankan dengan sangat jelas, saya tidak ingin catatan-catatan negatif tahun lalu terulang kembali tahun ini,” kata dia.

Beberapa catatan yang disampaikannya meliputi terpisahnya anggota keluarga karena beda syarikah, kartu Nusuk yang telat dibagikan, hingga masalah konsumsi.