Uni Eropa Siaga Darurat Usai Ancaman Tarif AS Mengguncang Hubungan Transatlantik

JAKARTA - Para duta besar Uni Eropa bersiap menggelar pertemuan darurat menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam memberlakukan tarif impor baru terhadap sejumlah negara Eropa. Langkah tersebut dipicu penolakan negara-negara Eropa terhadap upaya Washington untuk mengakuisisi Greenland yang kini menjadi isu panas geopolitik.

Pertemuan darurat ini diprakarsai oleh Siprus selaku pemegang presidensi bergilir Uni Eropa dan dijadwalkan berlangsung Minggu malam dengan melibatkan perwakilan dari seluruh 27 negara anggota. Agenda utama pertemuan ini adalah menyusun respons bersama terhadap kebijakan tarif yang dinilai mengancam stabilitas perdagangan dan hubungan diplomatik lintas Atlantik.

Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari. Tarif tersebut disebut akan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni jika tidak ada kesepakatan yang membuka jalan bagi pengambilalihan penuh Greenland oleh Amerika Serikat.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump juga menuding delapan negara Eropa tersebut mengirim pasukan ke Greenland untuk kepentingan yang tidak jelas dan menyebut situasi itu sebagai ancaman keamanan global. Pernyataan ini merujuk pada pengerahan pasukan NATO di wilayah Arktik atas permintaan Denmark sebagai langkah penguatan keamanan kawasan.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menilai pernyataan Trump tidak terduga dan menegaskan bahwa peningkatan kehadiran militer dilakukan secara transparan bersama sekutu NATO. Ia juga menyebut Kopenhagen baru saja menggelar pembicaraan konstruktif dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menlu Marco Rubio terkait stabilitas Arktik.

Reaksi keras langsung muncul dari para pemimpin Eropa yang menilai ancaman tarif sebagai bentuk tekanan politik yang tidak dapat diterima. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Eropa tidak akan mengubah sikapnya terkait Greenland dan menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, hukum internasional, serta solidaritas NATO.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson memperingatkan Eropa tidak akan tunduk pada pemerasan ekonomi, sementara Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre menyebut ancaman tarif tidak pantas terjadi di antara negara-negara sekutu. Pernyataan serupa juga disampaikan Inggris yang menilai masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya dan Denmark, bukan tekanan eksternal.

Presiden Dewan Eropa António Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai tarif berpotensi merusak hubungan transatlantik dan memicu spiral konflik ekonomi yang lebih luas. Keduanya menegaskan Uni Eropa akan tetap solid, terkoordinasi, dan mengedepankan dialog meski bersiap menghadapi skenario terburuk.

Ketegangan ini turut mengancam kelanjutan perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS yang disepakati Agustus lalu karena sejumlah anggota Parlemen Eropa membuka peluang penundaan ratifikasi. Para legislator menyebut sulit melanjutkan proses persetujuan selama ancaman tarif masih menggantung dan ketidakpastian politik belum mereda.

Di Greenland sendiri, demonstrasi besar terjadi di Nuuk dan sejumlah kota Denmark dengan slogan penolakan terhadap rencana penjualan wilayah tersebut. Pemerintah Greenland menyatakan optimistis diplomasi internasional dapat meredakan konflik dan menegaskan bahwa masa depan wilayah Arktik itu tidak bisa ditentukan secara sepihak.