Pertumbuhan Harus Jadi Acuan Perencanaan Pembangunan

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berkelanjutan harus menjadi acuan perencanaan pembangunan. “Jadi, semua yang dilakukan pemerintah harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Sekretaris Kota Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi.

Selain itu, ditekankan arah kebijakan pembangunan ke depan harus mampu menggali potensi ekonomi baru serta memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Iyan mengatakan ini saat membuka Musrenbang Urusan Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2026, Selasa.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi sangat penting dalam merancang pembangunan berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kolaborasi dalam Musrenbang memunculkan sejumlah usulan pembangunan kota. “Kami harus mampu mengoptimalkan potensi warga, dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta Utara,” katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Jakut Wawan Budi Rohman menuturkan, pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan ekonomi yang kompetitif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penciptaan ekosistem kota berkelanjutan. “Fokus pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang andal,” tambahnya.

Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik, serta konektivitas kawasan yang mendukung aktivitas warga. Beberapa program prioritas yang dibahas meliputi normalisasi Kali Cakung Lama, pengerukan Kali Angke, dan pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian, fasilitas kesehatan, revitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta penambahan armada pengangkut sampah.

Iyan berharap seluruh usulan dan rencana pembangunan dapat tersusun secara matang dan terarah. “Pemkot Jakut berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh,” kata Wawan.

Layanan Cantik

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Barat (Jakbar) meluncurkan layanan konsultasi keliling bebas biaya bagi masyarakat bernama “Cantik.” Ini kepanjangan dari Cepat, Aman, Terintegrasi, dan Elektronik.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Barat Dedi Rahmat Wiganda menjelaskan, layanan tersebut pertama kali diluncurkan di kantor Kecamatan Kembangan, Senin (6/4).

“Jadi, lebih dekat dengan masyarakat. Layanan ini juga tanpa dipungut biaya alias gratis,” kata Dedi. Layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui “Cantik” adalah layanan konsultasi seputar informasi pertanahan, penghapusan hak tanggungan atau roya, serta perubahan hak atas tanah untuk rumah tinggal dengan luas di bawah 600 meter persegi.

BPN Jakbar telah menjadwalkan layanan tersebut di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat. Bulan April di Kembangan, Mei Kalideres, Juni Cengkareng, Juli Grogol Petamburan, Agustus Tamansari, September Tambora, November di Palmerah, dan Desember di Kebon Jeruk.

Lebih lanjut, Dedi menambahkan, telah mengerahkan 12 petugas BPN dalam layanan tersebut. Layanan dibuka setiap hari Senin selama satu bulan di Kantor Kecamatan Kembangan. Masyarakat yang hendak mengurus dokumen diharapkan membawa surat-surat pertanahan. Tapi, lebih dulu mengakses aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN: Sentuh Tanahku.