Gubernur Terkejut Jakarta Teraman Kedua di Asean

Major Conflict Death Rate: Tingkat kematian akibt konflik besar di wilayah tersebut.

Integrasi CCTV

Sementara itu, untuk meningkatkan keamanan Jakarta, gedung-gedung tinggi wajib menghubungkan CCTV dengan sistem milik Pemprov Jakarta. Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta, Mujiyono, mengatakan kebijakan integrasi CCTV gedung di atas empat lantai dengan sistem keamanan milik Pemprov merupakan langkah tepat untuk memperkuat keamanan kota.

“Integrasi CCTV gedung swasta ini langkah tepat karena memperluas jangkauan tanpa membebani APBD,” kata Mujiyono.

Menurutnya, berdasarkan kajian Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2017, Jakarta membutuhkan sekitar 70.000 titik CCTV. Sedangkan CCTV milik Pemprov yang terpasang saat ini baru sekitar 1.494 titik. Untuk itu, Mujiyono mendukung rencana Pemprov yang mewajibkan gedung di atas empat lantai mengintegrasikan CCTV dengan sistem pemerintah serta melanjutkan pemasangan CCTV di tingkat kelurahan.

Dia menambahkan, terdapat sekitar 3.600 gedung di Jakarta, meskipun belum diketahui berapa yang di atas empat lantai dan akan terintegrasi. Di sisi lain, rencana penambahan 30.000 CCTV di tingkat RT/RW masih tertunda karena belum ada anggaran.

Mujiyono menekankan dasar hukum harus jelas, standar kualitas perangkat harus dijaga, kapasitas command center dan operator harus diperkuat, serta pemasangan CCTV harus berbasis peta kerawanan. “Integrasi CCTV harus dipastikan implementasinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Pramono Anung mewajibkan gedung empat lantai lebih untuk terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) Pemerintah Provinsi Jakarta guna memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi.

Pramono menilai, upaya ini sebagai langkah dalam modernisasi sistem keamanan dan pemantauan kota. Dengan integrasi CCTV, Pemprov dapat memantau situasi kota secara lebih cepat dan efektif, mulai penanganan darurat, kriminalitas, hingga manajemen lalu lintas. Nantinya, pemasangan CCTV akan menjangkau hingga kelurahan.