RI Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi dengan Malaysia

Kuala Lumpur – Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bersama perwakilan Bank Indonesia di Singapura mendorong penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara antara Indonesia dan Malaysia.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi kedua negara di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global serta kerentanan ekonomi dunia. Ketergantungan pada mata uang pihak ketiga seperti dollar AS dianggap semakin tidak efisien dan berisiko.

Seperti dikutip dari Antara, KJRI Johor Bahru menyebut fluktuasi nilai tukar, biaya konversi berlapis, serta tekanan eksternal menjadi alasan perlunya alternatif yang lebih stabil. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dinilai sebagai solusi yang semakin relevan.

Indonesia dan Malaysia sejatinya telah memiliki kerangka kerja Local Currency Transaction (LCT), yakni mekanisme penyelesaian transaksi menggunakan rupiah dan ringgit tanpa melalui mata uang pihak ketiga. Namun, implementasinya dinilai masih belum optimal.

Sebagai upaya mempercepat pemanfaatan LCT, KJRI Johor Bahru bersama perwakilan Bank Indonesia di Singapura menggelar forum strategis bertajuk “Leveraging the Benefits of Local Currency Transactions (LCT) Indonesia–Malaysia to Support Bilateral Economic Growth” di Johor Bahru, Rabu (1/4).

Analis Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura, Budi Satria, menegaskan bahwa LCT merupakan solusi taktis untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Ia menjelaskan, dukungan infrastruktur pembayaran modern seperti QRIS di Indonesia dan DuitNow di Malaysia memungkinkan penggunaan mata uang lokal secara langsung sehingga memperkuat konektivitas keuangan, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, Budi mengakui pemanfaatan LCT masih perlu dipercepat. Pada 2025, pangsa transaksi perdagangan Indonesia–Malaysia yang menggunakan mata uang lokal baru mencapai sekitar 16,3 persen atau setara 10,6 miliar ringgit.

Efisensi Transaksi

Pada kesempatan itu, Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S Widiyanto, menekankan kuatnya hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya dengan wilayah Johor, yang mencakup aspek geografis, sosial, budaya, hingga ekonomi.

Ia menyebut mobilitas masyarakat kedua negara sangat tinggi, dengan 2,6 juta wisatawan Malaysia berkunjung ke Indonesia dan 3,8 juta warga Indonesia ke Malaysia sepanjang 2025.

Untuk mendorong pemanfaatan LCT, Sigit memperkenalkan konsep LAJU, yakni:

• Local Currency (mendorong penggunaan mata uang lokal),
• Accelerate Adoption (mempercepat adopsi),
• Joint Growth (pertumbuhan bersama),
• Unlock Potential (mengoptimalkan potensi ekonomi).

Pendekatan ini menegaskan bahwa LCT bukan sekadar instrumen teknis, melainkan strategi memperkuat kedaulatan ekonomi dan integrasi kawasan.

Dalam sesi diskusi yang melibatkan pakar dari Bank Negara Malaysia dan KBRI Kuala Lumpur, diungkapkan bahwa LCT mampu menghilangkan biaya konversi ganda melalui dollar AS yang selama ini membebani pelaku usaha.

Selain itu, sistem ini juga dinilai dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kepastian nilai tukar yang lebih stabil.

Bagi masyarakat umum, LCT mempermudah berbagai transaksi seperti pembayaran biaya pendidikan di luar negeri maupun layanan kesehatan tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi mata uang global.

Namun demikian, implementasi LCT masih menghadapi tantangan, terutama dominasi psikologis penggunaan dollar AS serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kurs lokal.

Sebagai tindak lanjut, forum tersebut menyepakati perlunya edukasi yang lebih masif serta transparansi penetapan kurs oleh bank-bank penunjuk agar penggunaan LCT dapat diperluas.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 90 pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, remitansi, rumah sakit, institusi pendidikan, hingga eksportir dan importir, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.