731 Praja IPDN Masuk Gelombang 3, Satgas PRR: Fokus Pembersihan Lumpur di Pemukiman Padat

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengerahkan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah yang masih terdampak lumpur pascabanjir.

Ketua Satgas PRR meminta seluruh praja bekerja maksimal dalam membersihkan sisa lumpur yang masih menumpuk di lingkungan warga. Kondisi di lapangan dinilai masih membutuhkan penanganan intensif dan berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pembukaan Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga Praja Pratama IPDN di Istana Benua Raja, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi percepatan rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Sebanyak 731 praja IPDN diterjunkan dalam gelombang ketiga ini. Mereka difokuskan untuk membersihkan lumpur di rumah warga, saluran drainase, serta akses jalan desa.

"Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang masih terkena lumpur, termasuk yang sudah mengeras. Selain itu juga mencakup situs sejarah, rumah warga, hingga drainase karena dampak banjir di Aceh Tamiang cukup berat," ujarnya.

Endapan lumpur di wilayah tersebut bahkan mencapai ketebalan hingga 4 sampai 5 meter. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan lingkungan.

Pada gelombang pertama, praja IPDN difokuskan membersihkan area perkantoran pemerintahan. Saat itu, aktivitas layanan publik sempat lumpuh total akibat dampak bencana.

Memasuki gelombang kedua, fokus penanganan diperluas ke lingkungan masyarakat. Pembersihan dilakukan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan warga sehari-hari.

Untuk gelombang ketiga, penanganan diarahkan pada titik-titik yang masih tersisa. Total terdapat 42 lokasi yang menjadi target pembersihan selama masa penugasan.

Rinciannya meliputi 10 rumah warga, 22 saluran drainase, 7 ruas jalan, serta 3 fasilitas umum dan sosial. Seluruh target tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

"Kalau lebih cepat mereka akan digeser ke tempat lainnya yang memerlukan bantuan," katanya.

Selain menjalankan tugas teknis, para praja juga diingatkan menjaga nama baik institusi selama bertugas. Penugasan ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran langsung di lapangan.

Pengalaman tersebut dinilai penting untuk membentuk karakter praja sebagai calon aparatur pemerintahan. Mereka diharapkan mampu memahami persoalan riil masyarakat secara langsung.

Kunjungan pimpinan Satgas PRR ke Aceh Tamiang juga menjadi bagian dari pemantauan progres rehabilitasi. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.