Salam Khas Cirebon akan Dihidupkan Kembali  

CIREBON – Untuk melestarikan budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai menerapkan penggunaan salam khas berupa “Kulanun-Mangga.” Ini sebagai langkah pelestarian tradisi sekaligus penguatan identitas budaya.

“Kebijakan tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon pada Kamis (2/4) kemarin,” kata Bupati Cirebon Imron saat dikonfirmasi di Cirebon, Jumat.

Ia menyampaikan, penggunaan salam tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat.

Istilah “Kulanun-Mangga”, kata Imron, sejatinya bukan hal baru karena sudah menjadi kebiasaan lama yang kini kembali dimunculkan agar lebih dikenal luas.

“Kalau kita bertemu, ada kebiasaan yang jadi ciri khas kita. Itu yang sekarang kita angkat lagi,” ujarnya.

Menurut dia, penerapan salam tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan salam nasional maupun keagamaan yang sudah digunakan masyarakat.

Sebaliknya, ia menuturkan kehadiran “Kulanun-Mangga” justru melengkapi ragam sapaan yang mencerminkan identitas lokal Cirebon.

Ia menambahkan, penggunaan salam khas itu ke depan akan dibiasakan dalam setiap sambutan acara, baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun masyarakat umum.

Imron menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga serta mengembangkan budaya sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat Cirebon.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai penguatan simbol budaya seperti “Kulanun-Mangga” penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Kabupaten Cirebon, kata dia, memiliki keunggulan karena warisan budayanya masih hidup dan terlihat nyata hingga saat ini. “Keunggulan Cirebon itu peninggalannya masih ada, terlihat, dan hidup di masyarakat,” ucap Dedi.

Kaltim Libatkan Mahasiswa

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mempercepat pembangunan desa berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif mahasiswa di daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, di Samarinda, Jumat, mengungkapkan bahwa langkah strategis yang kini dimatangkan adalah penguatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif.

Program ini melibatkan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Kalimantan Timur.

Puguh menegaskan bahwa KKN Kolaboratif bukan sekadar pemenuhan beban akademik mahasiswa, melainkan instrumen strategis untuk membangun daerah berbasis potensi lokal.

"Melalui KKN Kolaboratif, kami ingin memastikan kehadiran mahasiswa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya mengintegrasikan potensi intelektual mahasiswa dengan arah kebijakan pembangunan daerah," ujar Puguh.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kampus ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret atas tantangan di perdesaan, sekaligus mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Desa secara terintegrasi.

“Dengan semangat kolaborasi antara perguruan tinggi dan perangkat daerah, kita dapat mendorong akselerasi transformasi desa yang lebih terarah. Desa adalah fondasi utama pembangunan daerah,” imbuhnya.

Selain mendukung program pemerintah, KKN Kolaboratif ini juga berfungsi memperkuat fungsi pemerintahan desa, mendorong inovasi lintas keilmuan, serta meningkatkan efektivitas pendampingan masyarakat di lapangan.