Harga BBM Naik akibat Blokade Selat Hormuz, Eddy Soeparno Minta Pemerintah Waspadai Persaingan Impor Migas

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM dan Pertamina mewaspadai persaingan impor migas oleh negara-negara yang memiliki ketergantungan impor dari Timur Tengah yang lebih besar daripada Indonesia.

“Saat ini Indonesia mengimpor 20 persen kebutuhan migasnya dari Timur Tengah. Selebihnya diimpor dari Nigeria, Angola, Australia bahkan Brazil. Artinya, Indonesia mampu mengandalkan dan bahkan meningkatkan suplai migasnya dari negara-negara di luar Timur Tengah saat pasokan migas dari Timur Tengah terhenti akibat penutupan lalu lintas migas yang melalui Selat Hormuz,” kata Eddy.

Namun Eddy menyampaikan bahwa Indonesia perlu mencermati negara-negara lain seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki volume impor yang lebih besar dari Indonesia, baik secara angka absolut maupun dari sumber Timur Tengah.

“Cina misalnya mengimpor migas sekitar 11 juta barel per hari, disusul India sekitar 6 juta barel per hari dan Jepang serta Korsel di kisaran 2–2,5 juta barel per hari.

“Jika volume impor Cina dan India dari Timur Tengah sekitar 55–60 persen dan Jepang serta Korsel mengandalkan Timur Tengah untuk 80–90 persen pasokan migasnya, maka penutupan Selat Hormuz akan membuat negara-negara tersebut segera mengalihkan impor migasnya dari sumber-sumber lain yang juga menjadi pemasok migas bagi Indonesia.

“Dengan kata lain, Indonesia bisa ‘berebut’ pasokan minyak dan gasnya dengan negara-negara importir raksasa lainnya,” jelas Eddy.

Karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini meminta agar Pertamina mengantisipasi skenario terburuk dalam hal pasokan terganggu dan harga migas melonjak lebih tinggi dari saat ini.

“Pertama, kita perlu memastikan bahwa komitmen negara-negara pemasok migas untuk Indonesia tidak tergoyahkan. Kedua, kita perlu mengantisipasi lonjakan harga migas yang lebih tinggi lagi dalam hal terjadi kerusakan atau penghancuran ladang dan infrastruktur migas di negara-negara penghasil migas terbesar seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain yang akhir-akhir ini dihujani oleh peluru kendali Iran secara masif.

“Ketiga, diversifikasi impor dari negara lainnya seperti Amerika Serikat perlu dipercepat, apalagi kita telah memiliki perjanjian perdagangan yang mensyaratkan Indonesia membeli produk minyak mentah, LNG, LPG, dan produk petroleum lainnya,” ujar Waketum PAN ini.

Eddy kembali mengingatkan bahwa dalam kondisi disruptif akibat perang di Timur Tengah, Indonesia harus memastikan ketersediaan dan kehandalan pasokan migas untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Setelah Covid-19, inilah era disrupsi global baru yang kita hadapi, di mana negara-negara di dunia akan mendahulukan kepentingan dalam negerinya di atas kepentingan negara lain dengan alasan kondisi darurat. Sehingga kebutuhan migas Indonesia dan negara lainnya tidak sekadar menitikberatkan pada ‘ketersediaan’, tetapi lebih dari itu ‘kehandalan’ pasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri.

“Pada akhirnya, kondisi peperangan dan potensi krisis energi global saat ini semakin mendesak kita agar meningkatkan status ketahanan energi sejajar dengan ketahanan nasional,” jelas Anggota Komisi XII DPR RI ini.