Fokus dalam Penanganan Sampah dan Banjir pada 2027

Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menetapkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin tahun 2027 fokus pada penanganan sampah dan banjir.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda di Banjarmasin, Selasa, mengatakan kegiatan Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui penghimpunan aspirasi, gagasan, serta kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027, utamanya penanganan sampah dan banjir.

"Karena masalah sampah dan banjir di daerah kita sangat menjadi perhatian," ujarnya.

Meskipun tahun ini Pemkot Banjarmasin terus melaksanakan berbagai program untuk penanganan kedua masalah itu, pada program 2027 lebih dimaksimalkan lagi.

Ananda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bappeda Litbang, yang telah memprakarsai kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap proses perencanaan program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh SKPD,” ujarnya.

Dia menegaskan, Musrenbang RKPD merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah ke depan.

“Musrenbang RKPD merupakan wadah strategis untuk menghimpun dan menyelaraskan berbagai gagasan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dihasilkan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama menghadirkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ananda juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dengan memperhatikan isu strategis serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyusunan program pembangunan.

Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Banjarmasin juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan normalisasi sungai.

“Sebagai Kota Seribu Sungai, kita harus memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan secara optimal, mulai dari penguatan sistem persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga optimalisasi sarana dan prasarana. Penanggulangan banjir dan normalisasi sungai juga akan terus dilakukan secara terpadu,” tegasnya.

Dia menambahkan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menuntaskan berbagai persoalan pembangunan yang belum selesai pada tahun sebelumnya, sekaligus mempercepat pencapaian visi dan misi kepemimpinan daerah.

“Pengelolaan sampah akan kita genjot semaksimal mungkin. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Pemerintah Kota Banjarmasin, kita akan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Kalau dulu gigi tiga, sekarang kita gigi lima, gaspol,” ucapnya.

Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Syauqi menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 tetap berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

“Pedoman pembangunan tahun 2027 tetap mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi, serta RKPD Provinsi. Kita juga harus mendukung program strategis nasional seperti penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk semua, termasuk program pemberian makanan bergizi gratis,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menargetkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta pelaksanaan program prioritas daerah, termasuk 22 program prioritas kepala daerah.

“Program prioritas tahun 2027 meliputi percepatan penanganan sampah, penanggulangan banjir melalui normalisasi sungai, serta berbagai program pelayanan publik yang menjadi fokus pembangunan Kota Banjarmasin,” tambahnya.

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini, diharapkan  perencanaan pembangunan yang lebih terarah, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.