Pupuk Jadi Prioritas Gas, Sinyal Keras untuk Sektor Industri Lain

JAKARTA – Prioritas alokasi gas untuk industri mencerminkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan sektor produktif di tengah keterbatasan pasokan energi.

Gas bumi memiliki peran strategis sebagai sumber energi yang relatif lebih efisien dan kompetitif, terutama bagi industri manufaktur yang bergantung pada stabilitas pasokan untuk menjaga kapasitas produksi.

Secara analitis, kebijakan ini bertujuan menekan biaya energi, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, di sisi lain, penetapan prioritas juga menuntut pengelolaan distribusi yang optimal agar tidak menimbulkan ketimpangan antar sektor.

Tanpa tata kelola yang efisien, potensi distorsi harga dan pasokan dapat menghambat efektivitas kebijakan serta menekan sektor lain yang juga membutuhkan energi.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan industri pupuk menjadi sektor prioritas dalam kebijakan alokasi gas bumi nasional.

"Prioritas alokasi ini sesuai Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2016 dan arahan Astacita nomor 2 mengenai swasembada pangan dan energi," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3).

Menurut Hangga, panggilannya, berbeda dengan industri lain, gas di dalam produksi pupuk itu sebagai bahan baku yang tidak punya alternatif substitusi.

"Pemerintah terus berusaha agar harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diberikan kepada sektor prioritas," katanya saat kunjungan kerjanya ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, harga khusus sebaiknya tidak hanya berhenti di tingkat hulu tapi juga di tingkat hilir termasuk penyesuaian biaya angkut (toll fee).

Ia mengatakan Kementerian ESDM terus melakukan simulasi komprehensif guna memastikan harga gas tetap kompetitif bagi produsen pupuk demi menjaga harga pupuk subsidi tetap terjangkau untuk petani.

Hangga menambahkan ketahanan pangan nasional tidak bisa dipisahkan dari kepastian pasokan energi, terutama gas bumi yang menjadi bahan baku utama di industri pupuk.

"Komitmen pemerintah untuk mengawal kedaulatan pangan dilakukan lewat stabilitas pasokan dan harga gas yang kompetitif," jelasnya.

Kunjungan Hangga ini menjadi momentum krusial mengingat peran vital Pupuk Kujang sebagai penopang produktivitas pertanian bagi 1,5 juta petani di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kujang Yana Nurrachmad memaparkan gas bumi tidak hanya sekedar komponen biaya, tapi nafas keberlangsungan operasional perusahaan.

Gangguan pasokan gas memiliki dampak domino yang nyata, seperti yang terjadi pada 2025 saat produksi urea menurun hingga 123.000 ton dikarenakan kendala pasokan gas.

"Dengan kontribusi pupuk, yang mencapai 60-66 persen terhadap produktivitas pangan, maka stabilitas pasokan gas jadi penentu utama daya tahan pangan masyarakat," jelas Yana.

Lebih lanjut, Hangga mengatakan strategi ketahanan energi nasional kini terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur pipa transmisi gas bumi lintas wilayah, seperti proyek ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2, yang sudah resmi beroperasi dan mampu menghubungkan gas bumi dari berbagai sumber ke pusat industri.

Di tengah fluktuasi harga migas global akibat konflik geopolitik, tambahnya, kemandirian energi lewat peningkatan lifting domestik menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

"Dengan sinergi yang kuat antara sektor energi dan industri pupuk, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi dan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai lewat fondasi pangan dan energi yang kokoh," sebut Hangga.