Efektif Tekan BBM, Penggunaan Transportasi Umum bagi ASN di Jakarta Perlu Diwajibkan Setiap Hari

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyebutkan penggunaan transportasi umum dalam menekan konsumsi BBM menjadi pilihan efektif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta mengingat transportasi publik di ibu kota sudah terintegrasi.

"Saya mendukung upaya efisiensi anggaran, termasuk pengendalian konsumsi BBM," kata Rio di Jakarta, Kamis (26/3), menanggapi wacana kebijakan Work From Home (WFH) satu minggu sekali bagi ASN.

Ia mengatakan bahwa kebijakan WFH satu minggu sekali bagi ASN di DKI Jakarta tidak dapat diterapkan secara simplistik tanpa kajian yang komprehensif dan berbasis data.

Rio juga meminta Pemprov DKI untuk menyampaikan evaluasi kebijakan serupa yaitu WFH bagi ASN yang pernah diterapkan, termasuk analisis cost-benefit antara potensi penghematan BBM dengan risiko penurunan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan bahwa Jakarta telah memiliki sistem transportasi publik yang relatif terintegrasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta.

"Optimalisasi penggunaan transportasi umum bagi ASN misalnya melalui subsidi transportasi atau pengetatan penggunaan kendaraan dinas dapat menjadi opsi yang lebih efektif dalam menekan konsumsi BBM tanpa mengurangi kehadiran fisik ASN," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

“Jadi, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/3).

Kebijakan tersebut rencananya diterapkan setelah Lebaran sebagai langkah untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Kendati demikian, Pramono menyebutkan sampai degan saat ini, kebijakan tersebut belum diputuskan, sehingga pihaknya belum mengambil sikap terkait hal penerapannya.

“Tetapi karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu,” jelas Pramono. Ant