Pemerintah Lagi Ngebut Perkuat Ketahanan Pangan Mandiri

JAKARTA – Memperkokoh ketahanan pangan nasional secara mandiri itu bukan sekadar soal panen melimpah, tapi juga bagaimana kita bisa berdiri di kaki sendiri.

Dari petani di desa, lahan yang dikelola dengan baik, sampai kebiasaan kita menghargai hasil bumi lokal—semuanya punya peran.

Pelan-pelan, kemandirian pangan dibangun dari hal sederhana: menanam, merawat, dan mengelola dengan bijak.

Harapannya, bukan cuma cukup untuk hari ini, tapi juga tetap aman untuk masa depan—tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah terus memperkokoh ketahanan pangan nasional secara mandiri sehingga tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global, tanpa bergantung negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (23/3).

Ia menegaskan hal itu menyikapi ancaman krisis pangan global yang dapat meningkat akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan harga pangan di berbagai negara di dunia saat ini.

Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik dapat mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut hingga rekor, dengan tambahan hampir 45 juta orang pada 2026.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ketahanan pangan menjadi isu strategis global, karena kenaikan harga energi, gangguan pelayaran, dan biaya logistik dapat memicu inflasi pangan seperti krisis sebelumnya.

Ia menjelaskan kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia-Ukraina pada 2022.

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

Di tengah ancaman krisis pangan global tersebut, katanya, Indonesia justru dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” katanya.

Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, katanya, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ucap Amran.

Pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian, jumlah terbanyak sepanjang sejarah serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.

Ia mengatakan reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani.

Dampaknya, katanya, cukup besar, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.

Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional. Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton dan optimis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya.

Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional.

Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan.

Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, katanya, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” kata Amran.