Pemerintah Siapkan 500 Unit Sekolah Terintegrasi pada 2026

Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari menyampaikan bahwa Program Sekolah Terintegrasi yang akan bergulir pada tahun ini menyasar 500 unit sekolah untuk mempercepat peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan di Indonesia.

"Program Sekolah Terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Seperti dikutip dari Antara, Qodari menjelaskan, program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terpadu melalui pengelolaan sistem yang lebih terkoordinasi.

“Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan pendidikan agar lebih efektif dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses bagi masyarakat,” ujar Qodari.

Sekolah Terintegrasi adalah model pendidikan satu atap (PAUD hingga SMA/SMK) dalam satu manajemen dan kawasan, yang dirancang pemerintah untuk memeratakan mutu pendidikan, terutama bagi siswa prasejahtera.

Konsep ini fokus pada integrasi fisik, kurikulum berkesinambungan, serta fasilitas vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Dikatakan Qodari, pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.

Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk memastikan implementasi berjalan terarah dan selaras dengan target pembangunan pendidikan nasional.

"Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk Instruksi Presiden," katanya.

Dari sisi pendanaan, kata Qodari, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp60 triliun melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Terintegrasi.

Ia menekankan bahwa implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan kebijakan yang terpusat, sembari menyesuaikan dengan kesiapan regulasi dan pelaksanaan di lapangan.

“Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan target nasional untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi,” katanya.