Pemkab Mimika dan BPJS Kesehatan Targetkan 100 Persen Warga Jadi Peserta Aktif JKN

Jayapura - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bersama BPJS Kesehatan menargetkan 100 persen penduduk di daerah itu menjadi peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam siaran pers di Jayapura, Minggu (8/3),mengatakan, target tersebut menjadi salah satu indikator utama pembangunan sektor kesehatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika 2025-2029.

“Pada Jumat (6/3) kami mendapatkan kunjungan kerja dari BPJS Kesehatan di mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait targetkan 100 persen warga Timika aktif JKN," katanya.

Menurut Johannes, target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029.

"Pemda berkomitmen memastikan seluruh masyarakat di wilayahnya memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan.

“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat," katanya.

Selain itu pihaknya juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar masyarakat Mimika tetap terlindungi dalam Program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan melalui Program JKN.

"Kami berharap dukungan pemerintah daerah dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan sehingga masyarakat di Mimika memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program JKN,” katanya.

Menurut Prihati, untuk itu melalui kunjungan ini pihaknya dapat menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya.

"Penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan terus meningkat," ujarnya.