Transformasi Pembayaran Daerah, 267 Pemda Gunakan Kartu Kredit Indonesia

JAKARTA – Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah menjadi langkah penting dalam mendorong modernisasi sistem pembayaran belanja negara yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Melalui instrumen ini, transaksi belanja operasional pemerintah dapat tercatat secara digital dan real time sehingga memudahkan pengawasan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain meningkatkan akuntabilitas, pemanfaatan KKI juga mempercepat proses administrasi pembayaran dan memperkuat integrasi sistem keuangan pemerintah.

Dengan pengelolaan transaksi yang lebih tertata, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperkuat tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan modern.

Bank Indonesia (BI) mencatat Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah telah digunakan oleh 267 pemerintah daerah (pemda) dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar sejak diluncurkan pada 2022.

Sebagai informasi, KKI merupakan instrumen pembayaran yang diperuntukkan bagi unit kerja pemerintahan untuk melakukan transaksi belanja barang atau jasa dengan sumber dana berasal dari anggaran negara (APBN/APBD).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3), menyampaikan bahwa KKI merupakan salah satu inovasi sistem pembayaran yang memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Selain KKI, ia mencatat berbagai Pemda juga telah memanfaatkan QRIS untuk mendorong penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Peran Pemda dinilai sangat penting dalam implementasi transformasi digital di daerah agar berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Untuk itu, BI bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) terus mendorong peningkatan kapasitas Pemda dalam memperkuat implementasi ETPD, sekaligus mendorong digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu inisiatif yang ditempuh adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD).

BI menyampaikan, KATALIS P2DD merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

KATALIS P2DD dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama antar Pemda di mana pada tahun ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan kapasitas dan literasi sumber daya manusia (SDM) pemda, penguatan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antardaerah, serta standardisasi sistem guna mendorong interoperabilitas dan mencegah layanan digital yang belum terintegrasi.

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD Ferry Irawan menyampaikan bahwa sepanjang 2025, kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

Hal ini tecermin dari 511 Pemda (93,6 persen) yang telah memperluas kanal pembayaran digital pajak, retribusi, dan belanja melalui pemanfaatan QRIS, uang elektronik, serta kerja sama dengan e-commerce.