Diversifikasi Energi Mandek, Risiko Krisis Kian Nyata

Energi Terbarukan yang cukup banyak dimiliki Indonesia, dipastikan akan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri sekaligus memberikan daya tahan ekonomi.

JAKARTA – Ketergantungan historis Indonesia pada energi fosil membuat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) berjalan relatif lambat. Karenanya, ketahanan energi nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal.

Ketika ketegangan geopolitik meningkat dan jalur strategis seperti Strait of Hormuz (Selat Hormuz) berpotensi terganggu, risiko lonjakan harga energi global kembali menjadi pengingat bahwa percepatan diversifikasi energi bukan hanya agenda lingkungan, melainkan juga kebutuhan strategis. Sebab, transisi ke EBT bisa menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan pasokan nasional.

Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia (ICRES), Surya Darma, mengingatkan Indonesia berulang kali menghadapi ancaman krisis energi akibat ketergantungan pada fosil. Saat Perang Arab 1973, kesadaran akan risiko tersebut sempat mendorong diversifikasi ke panas bumi dan hidro, bahkan regulasi pendukung pun diterbitkan agar pengembangannya melesat.

“Namun ketika situasi global mereda, komitmen itu kembali melemah. Target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dinilai tidak dijalankan serius, termasuk pada era Joko Widodo, sementara pemanfaatan batu bara justru semakin dominan,” jelasnya pada Kora Jakarta, Rabu (4/3).

Kini, di tengah ancaman krisis akibat konflik Iran–AS–Israel, dirinya mempertanyakan apakah momentum ini akan kembali membangkitkan kesadaran untuk mempercepat transisi energi. Dia berharap Indonesia belajar dari pengalaman, karena penguatan energi terbarukan diyakini mampu meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

"Energi Terbarukan yang cukup banyak dimiliki Indonesia, dipastikan akan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri sekaligus memberikan daya tahan ekonomi yang lebih baik dan hijau," ucapnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa menilai konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di dalam negeri. Menurutnya, dominasi energi fosil membuat pasokan energi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik, sekaligus memicu lonjakan subsidi, pelebaran defisit anggaran, dan tekanan nilai tukar ketika harga energi global naik.

"Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan dinamika Timur Tengah,” ujarnya.

Percepatan Elektrifikasi

Fabby mendorong pengurangan volatilitas pasokan melalui diversifikasi minyak dan LPG, percepatan elektrifikasi memasak sebagai substitusi LPG, serta penguatan elektrifikasi transportasi untuk menahan laju permintaan BBM. Selain itu, dia menekankan pentingnya memperluas pemanfaatan PLTS atap di perkotaan guna menekan konsumsi BBM dan gas, sehingga ketahanan energi nasional lebih tangguh dan berkelanjutan.

Peneliti Sustainability Learning Center, Hafidz Arfandi, menilai strategi diversifikasi energi menjadi kunci menghadapi risiko konflik Timur Tengah, terutama jika jalur strategis seperti Strait of Hormuz terganggu. Dia mendorong penekanan konsumsi BBM melalui konversi ke listrik dan percepatan proyek DME sebagai substitusi LPG, serta pembangunan ekosistem hidrogen yang dapat diproduksi domestik atau diimpor dari Australia guna mengurangi ketergantungan pada kawasan yang labil.