Bukan Cuma Bikin Kenyang, Program Makan Gratis Ternyata Suntik PDB Hingga Rp26 Triliun

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberikan stimulus signifikan terhadap perekonomian nasional dengan potensi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp26 triliun. 

Riset dilakukan sepanjang tahun 2025, dengan metode Computable General Equilibrium (CGE), Structural Equation Modelling (SEM), Pendekatan Institutional Analysis and Development (IAD), dan Pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat, dengan sampel sebanyak 855 orang. 

"Program MBG memberikan dampak makroekonomi yang positif dan terukur. Jadi, simulasinya menunjukkan peningkatan tambahan PDB itu sebesar Rp14,5-26 triliun," kata Ketua Tim Peneliti Program MBG BRIN Iwan Hermawan dalam Seminar Hasil Riset Program MBG di Jakarta, Rabu. 

Iwan memaparkan angka tersebut disertai kenaikan konsumsi agregat hingga 0,19 persen dan investasi hingga 0,24 persen, dengan tekanan inflasi yang relatif terkendali.

Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa MBG bekerja melalui penguatan permintaan domestik dan aktivitas sektor riil.  

"Kenapa harus konsumsi dan investasi? Karena di komposisi PDB dua itu yang punya proporsi yang besar, jadi kalau mereka meningkat dan nilainya besar dan akan mendorong PDB. Apalagi nanti 2029 (ditargetkan pertumbuhan) mau 8 persen, jadi harusnya sih ini sejalan untuk ke sana, dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali," ujar Iwan. 

Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan dampak ekonomi yang dihasilkan dari Program MBG berjalan dari hulu ke hilir, terutama di sektor pangan dan penyerapan tenaga kerja.

"Peningkatan produksi terutama itu terjadi di beras, hasil olahan daging, susu, hortikultura, kemudian diikuti juga serapan tenaga kerja hingga 0,19 persen di sektor pangan dan pengolahan," lanjut dia. 

Iwan juga mengungkapkan Program MBG dinilai efektif oleh penerima manfaat dan juga pemangku kepentingan. 

"Secara umum kinerja program telah mendekati dengan ekspektasi mereka, walaupun mungkin ada catatan terkait dengan jumlah makanannya," ungkapnya.  

Berdasarkan hasil riset ini, BRIN merekomendasikan agar MBG perlu diperkuat dengan mengarahkan program ini pada pada pembangunan dashboard nasional berbasis output–outcome yang mengintegrasikan standar gizi, keamanan pangan, distribusi, dan kinerja tata kelola secara real-time dan transparan.  

Iwan juga menekankan sistem jaminan mutu perlu diperkuat melalui supervisi berbasis risiko dan fungsi quality assurance yang independen untuk menjaga konsistensi standar layanan nasional.  

"Keberlanjutan program ditentukan oleh kapasitas SDM dan komunikasi publik yang efektif, melalui pelatihan berkala, pelibatan komunitas, serta strategi komunikasi yang jelas dan membuka ruang umpan balik masyarakat." tutur Iwan Hermawan.