BPS: Tarif Listrik Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar Februari 2026

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan tarif listrik mengalami inflasi 86,96 persen secara tahunan pada Februari 2026. Kenaikan tersebut menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil sebesar 2,17 persen.

Tarif listrik termasuk dalam kelompok pengeluaran perumahan, udara, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok tersebut mencatat inflasi tahunan 16,19 persen, melampaui inflasi umum 4,76 persen secara year-on-year.

“Penyumbang utama inflasi Februari 2026 secara year-on-year adalah kelompok perumahan, udara, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Dengan andil inflasi yaitu sebesar 2,26 persen,” ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/3).

Ia menyebut lonjakan inflasi tarif listrik terjadi akibat penormalan harga setelah diskon 50 persen. Diskon tersebut sebelumnya diberikan pemerintah pada Januari hingga Februari 2025.

Selain tarif listrik, sejumlah komoditas lain turut memberi andil inflasi pada kelompok tersebut. Komoditas tersebut meliputi biaya sewa rumah, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, tarif tukang bukan mandor, serta tarif air minum PAM.

Sementara itu, deflasi tahunan pada Februari 2026 satu-satunya dialami oleh kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen yoy. Kelompok ini menjadi satu-satunya yang mencatat penurunan harga secara tahunan.

Sedangkan menurut komponen, inflasi tahunan pada Februari 2026 terutama didorong oleh komponen harga yang diatur pemerintah dengan inflasi 12,66 persen yoy dan andil 2,26 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi dominan pada komponen tersebut adalah tarif listrik, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT).

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan eskalasi konflik AS, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Menurut dia, situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga energi dunia.

Kondisi ini dipicu langkah Iran menutup Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak. Penutupan tersebut berdampak besar terhadap arus perdagangan energi global.

"Tentu kalau Iran sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu. Belum juga Red Sea (Laut Merah). Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung," ujar Airlangga.

Menanggapi situasi itu, pemerintah mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi. Langkah antisipasi dilakukan dengan mengamankan sumber impor di luar Timur Tengah.

Ia menjelaskan pengamanan pasokan ditempuh melalui kerja sama internasional. Salah satunya MoU Pertamina dengan perusahaan migas asal Amerika Serikat. ils/I-1