Impor Ribuan Ton Beras Ganggu Serapan Gabah Petani

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang bilateral. Tanpa penjelasan yang komprehensif, kebijakan ini berpotensi memicu spekulasi pasar dan menekan harga gabah di tingkat petani, terutama jika dilakukan saat produksi domestik tengah mencukupi.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintahmenjelaskan komitmen impor beras dari AS tersebut. Dia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.

Johan menilai volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, dia menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani. "Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," ujar Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (1/3).

Dia mengatakan Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi untuk memastikan komitmen tersebut tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan. Johan juga menekankan pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan hati-hati dan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga serta mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan.

"Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," tegas politisi Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyetujui impor 1.000 ton beras khusus dan 580 ribu ekor ayam dari AS lewat perjanjian dagang resiprokal antara kedua negara.