EUDR dan ART Ditunda, Momentum Global Dongkrak Ekspor Kakao

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melihat ada angin segar bagi ekspor kakao nasional. Penundaan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa memberi ruang napas tambahan bagi pelaku industri untuk berbenah, terutama dalam hal penelusuran rantai pasok dan standar keberlanjutan yang diminta pasar global.

Di saat yang sama, adanya skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat dinilai bisa membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

Kombinasi dua faktor ini dianggap sebagai momentum strategis: satu sisi memberi waktu adaptasi terhadap regulasi ketat, sisi lain menghadirkan potensi ekspansi pasar.

Secara lebih santai bisa dibilang, industri kakao Indonesia sedang diberi “waktu tambahan” sekaligus “pintu baru”. Tantangannya tentu tetap ada—mulai dari peningkatan produktivitas, konsistensi kualitas, hingga kepatuhan standar keberlanjutan.

Tapi kalau momentum ini dimanfaatkan dengan serius, bukan tidak mungkin ekspor kakao nasional bisa naik level, bukan hanya dari sisi volume, tapi juga nilai tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam diskusi di Jakarta, Jumat (28/2), menilai perkembangan kebijakan global tersebut membuka ruang ekspansi pasar yang lebih luas bagi industri kakao Indonesia.

"Ini membuka peluang bagus untuk pasar kita, sehingga semua pihak harus bersinergi agar kinerjanya maksimal," kata dia.

Adapun Uni Eropa telah menyepakati penundaan implementasi EUDR, sementara Amerika Serikat memberikan tarif 0 persen bagi produk kakao dan cokelat Indonesia. Kebijakan ini dinilai Putu memperkuat peluang peningkatan ekspor produk kakao olahan nasional.

Putu mengungkapkan pula, pasar Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor kakao Indonesia, dengan harapan market share produk olahan kakao Indonesia di negara tersebut mencapai 11 persen.

"Kita lihat ini hasil negosiasinya juga sangat bagus. Sehingga kita berharap market share kita di Amerika itu itu sekitar 11 persen,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, dari total ekspor kakao olahan nasional, sekitar 35 persen terserap pasar ekspor, sehingga kebijakan tarif tersebut membuka peluang besar untuk mengakselerasi produksi sekaligus memperkuat pasokan bahan baku dalam negeri.

Secara kinerja, industri pengolahan kakao nasional menunjukkan tren positif. Sepanjang 2024, volume grinding mencapai 422.176 ton atau tumbuh 4,43 persen, dengan kontribusi devisa sebesar 3,42 miliar dolar AS.

Meski demikian, Putu mengakui tantangan utama industri masih terletak pada ketersediaan bahan baku. Saat ini, utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan kakao baru berada di kisaran 50–60 persen, sehingga masih terdapat ruang signifikan untuk peningkatan produksi apabila pasokan biji kakao domestik dapat diperkuat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin mendorong penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, termasuk melalui integrasi komoditas kakao ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), revitalisasi kebun, serta penguatan riset dan inovasi.

Selain itu, peran pelaku artisan kakao juga dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Jumlah artisan kakao yang sebelumnya 31 perusahaan pada akhir 2023 kini telah meningkat menjadi lebih dari 50 unit usaha, yang berperan dalam grading dan pengembangan kakao premium.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Jeffrey Haribowo menyampaikan Indonesia akan menjadi tuan rumah The 9th Indonesia International Cocoa Conference (IICC) yang digelar pada 22–24 Juli 2026 di Yogyakarta sebagai wujud eksistensi Indonesia dalam ekosistem perkakaoan global.