Dua Dermaga Sungai di Kutai Barat Dibedah, Sinyal Serius Tata Ulang Transportasi Air

SAMARINDA – Perbaikan skema pengelolaan pelabuhan sungai menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas wilayah, terutama di daerah yang mengandalkan transportasi air sebagai jalur utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Tanpa tata kelola yang terintegrasi, pelabuhan sungai rentan menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan, inefisiensi operasional, hingga rendahnya standar keselamatan.

Secara analitis, pembenahan skema pengelolaan perlu mencakup kejelasan regulasi, model bisnis yang berkelanjutan, serta digitalisasi sistem layanan untuk mempercepat arus barang dan meminimalkan biaya logistik.

Integrasi dengan moda transportasi darat dan laut juga penting agar pelabuhan sungai tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, pelabuhan sungai dapat bertransformasi menjadi simpul ekonomi regional yang mendorong pertumbuhan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menekan disparitas harga di daerah terpencil.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) melakukan pembenahan aset Dermaga Melak dan Dermaga Tering guna mendorong roda perekonomian wilayah Kabupaten Kutai Barat melalui perbaikan skema pengelolaan pelabuhan sungai.

"Kami memastikan pengelolaan aset provinsi ini berjalan sesuai regulasi sekaligus mengutamakan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna angkutan sungai," kata Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim Ahmad Maslihuddin di Samarinda, Kamis (26/2).

Optimalisasi dua fasilitas sandar kapal di tepi Sungai Mahakam tersebut menjadi langkah krusial, mengingat tingginya mobilitas pergerakan warga Kutai Barat ke Samarinda setiap hari.

Menurut Maslih, keberadaan dermaga ini memegang peranan penting sebagai urat nadi utama dalam rantai distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok menuju kawasan pedalaman Benua Etam.

"Oleh karena itu, pemerintah provinsi melakukan rapat koordinasi lintas instansi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat guna merumuskan tata kelola pelabuhan yang lebih profesional," katanya.

Pembenahan manajemen operasional ini diyakini pihaknya akan memperlancar arus transportasi air, sehingga secara tidak langsung mampu menekan disparitas harga komoditas di wilayah hulu sungai.

"Salah satu hal baru yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penjajakan rencana penerapan mekanisme pinjam pakai aset antara pemerintah provinsi dan kabupaten," ungkap Maslih.

Skema pemanfaatan aset lintas kewenangan ini dinilai sebagai solusi paling efektif untuk memangkas jalur birokrasi pengelolaan pelabuhan agar menjadi jauh lebih efisien.

Pemerintah daerah juga fokus melakukan harmonisasi aturan terkait retribusi jasa kepelabuhanan supaya senantiasa sejalan dengan produk hukum perundang-undangan tingkat pusat yang terbaru.