Bangun Ekosistem Pasar, OJK Perkuat Kerangka Nilai Ekonomi Karbon untuk Pasar Domestik

JAKARTA - Penjabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai penguatan kerangka nilai ekonomi karbon nasional menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

“Dengan menegaskan kembali berbagai instrumen ekonomi karbon, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel,” ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis (26/2).

Kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal harga karbon yang jelas bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat integritas kebijakan iklim nasional. Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia dalam mencapai emisi nol karbon (net zero emission) pada 2060.

Pada kesempatan yang sama, OJK juga mengapresiasi komitmen industri perbankan dalam memperkuat praktik keuangan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan hijau dan penerapan manajemen risiko iklim.

Kiki menuturkan bahwa otoritas terus membangun ekosistem kebijakan yang lebih sehat, antara lain melalui penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario bagi sektor perbankan.

“Secara paralel kami mengembangkan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario untuk industri perbankan,” katanya.

Kiki menambahkan, TKBI menyediakan klasifikasi yang jelas bagi kegiatan hijau dan transisi. Sementara itu, bursa karbon mendukung mekanisme penemuan harga yang transparan serta penyediaan instrumen berbasis pasar dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Keseluruhan instrumen itu menjadi fondasi kebijakan terintegrasi untuk mendukung agenda transisi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.