Wamenhut: Kemenhut Dorong Penguatan Tata Kelola Kawasan Hutan

JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menegaskan pihaknya akan terus menguatkan tata kelola kawasan hutan di Indonesia. Khususnya pada aspek pengawasan dan penegakan hukum di tingkat tapak.

Menurut Wamenhut, sektor kehutanan merupakan pilar penting pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Hutan Indonesia berperan strategis sebagai penyedia jasa lingkungan, penjaga sistem hidrologi, penyangga kehidupan,serta sumber pangan dan energi.

“Kehutanan Indonesia akan selalu menjadi tumpuan penggerak,” ujar dia, Rabu (25/2).

Mulai dari penyedia barang dan jasa lingkungan hingga berbagai manfaat ekologis, sosial dan ekonomi lainnya.

Wamenhut menilai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di sejumlah daerah menjadi peringatan akan lemahnya tata kelola dan perlindungan hutan. “Bencana di berbagai wilayah menjadi alarm kuat terhadap penegakan hukum di tingkat tapak,” ujar dia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mendorong berbagai strategi. Misalnya integrasi pengelolaan berbasis lanskap ekosistem, penguatan kebijakan satu peta, serta pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan di tingkat provinsi.

Menurut Wamenhut, saat ini sekitar 4.800 polisi kehutanan (polhut) harus mengamankan lebih dari 125 juta hektare kawasan hutan. Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan Balai Penegakan Hukum dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 24 wilayah.

Wamenhut juga berharap penambahan 21 ribu personel polhut dengan rasio 1:5.000 hektare. Pemanfaatan teknologi informasi dan drone untuk mendeteksi bukaan deforestasi juga akan diperkuat guna meningkatkan respons terhadap pelanggaran kehutanan.

Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi agar pengelolaan hutan semakin efektif dan berkelanjutan. “Mari satukan langkah, tingkatkan koordinasi, kuatkan kolaborasi, dan terus berinovasi agar hutan tetap lestari,” kata dia. ils/I-1