BPH Migas Pantau Ketat Stok dan Distribusi BBM, Pastikan Kebutuhan Ramadan dan Lebaran Terpenuhi

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau secara ketat stok dan distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah terpenuhi dengan baik.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2), menyampaikan pengawasan dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung ke lapangan.

"Kami melakukan kontrol ketat ketersediaan dan penyaluran BBM selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1447 H. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, insya Allah stok BBM aman dan terkendali," kata Wahyudi saat menghadiri kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi XII DPR di Bali, Senin (23/2/2026).

Secara nasional, hingga 19 Februari 2026, realisasi minyak tanah dalam 50 hari berjalan adalah 12,84 persen dari kuota, minyak solar 13,22 persen, sementara Pertalite 12,19 persen dari kuota.

"Angka itu masih dalam koridor perencanaan distribusi awal tahun," sebut Wahyudi.

Ia melanjutkan penguatan koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan mobilitas selama periode mudik Idul Fitri khususnya jalur utama dan alternatif, kawasan tol, hingga destinasi wisata.

"Peningkatan konsumsi BBM diprediksi terjadi di sejumlah klaster utama, antara lain klaster tol Trans Jawa dengan konsumsi diperkirakan naik 25-30 persen dibandingkan hari biasa. Titik spesifik yang harus diwaspadai yaitu Cipali (Subang-Indramayu), Semarang-Solo (Boyolali) dan titik pertemuan Solo-Yogyakarta (Colomadu)," paparnya.

Perhatian juga diarahkan pada klaster penyeberangan seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, serta klaster tujuan akhir meliputi Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya, Banyumas, dan Bandung.

"Strategi pengendalian disiapkan untuk mencegah kelangkaan maupun antrean panjang," jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pertamina menyiapkan penguatan stok di depot penyangga, SPBU modular di jalur tol dan kawasan wisata, serta layanan motoris untuk menjangkau kendaraan di titik kemacetan.

Kementerian ESDM juga berencana mengaktifkan Posko Nasional Ramadhan dan Idul Fitri mulai 12 hingga 31 Maret 2026.

"Posko ini melibatkan berbagai sektor, termasuk BBM, LPG, gas bumi, kelistrikan, hingga antisipasi kebencanaan geologi," imbuhnya.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyebut kunjungan kerja ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

"Kami ingin ada jaminan pasokan yang andal bagi masyarakat di dalam masa Ramadan dan Idul Fitri ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.