Jaga Industri Dalam Negeri, Kadin Minta Rencana Impor Pick-Up Dikaji Ulang

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) meminta Presiden untuk meninjau ulang rencana impor 105.000 unit mobil pick-up yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Kadin, langkah impor dalam jumlah besar itu berpotensi memberi sinyal kurang positif bagi industri otomotif nasional.

Padahal, industri kendaraan niaga dalam negeri dinilai sudah memiliki kapasitas produksi yang memadai, baik dari sisi manufaktur maupun jaringan distribusi.

Jika kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh produsen lokal, maka efek gandanya akan lebih terasa, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan utilitas pabrik, hingga penguatan rantai pasok komponen dalam negeri.

Karena itu, Kadin mendorong agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada penguatan industri nasional. Bukan semata soal pengadaan kendaraan, tetapi juga soal menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor otomotif Indonesia di tengah tantangan global.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.

Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik.

Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.

Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.

Adapun disampaikan dia, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional kopdes.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.

Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.