Gubernur Pramono Akui Insentif RT/RW Masih Belum Cair: Imbas Pemotongan DBH Rp15 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta mengakui masih ada sejumlah janji yang belum terealisasi setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Dua program yang menjadi sorotan adalah pemberian insentif untuk RT/RW serta penguatan sistem pengawasan kota melalui pemasangan dan integrasi CCTV.

Pengakuan tersebut disampaikan saat sesi tanya jawab bersama wartawan dalam momentum refleksi satu tahun pemerintahan di Taman Bendera Pusaka. Evaluasi ini disebut sebagai bagian dari komitmen transparansi terhadap publik atas capaian dan kekurangan kebijakan yang telah dijalankan.

"Yang belum adalah yang saya janjikan pada waktu itu adalah insentif untuk RT/RW. Yang kedua, yang berkaitan dengan CCTV," ujar Gubernur di hadapan awak media.

Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut bukan dibatalkan, melainkan masih dalam proses penyesuaian.

Terkait insentif RT/RW, Gubernur menjelaskan adanya tekanan pada ruang fiskal daerah akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas anggaran agar program strategis lainnya tetap berjalan.

"Insentif RT/RW karena kemarin dana kita kan DBH-nya dipotong 15 triliun, ruang fiskalnya menjadi sempit," katanya.

Meski demikian, ia memastikan kebijakan tersebut tetap akan ditindaklanjuti dan akan disampaikan dalam waktu dekat.

Ia menambahkan bahwa insentif RT/RW tetap menjadi perhatian karena peran struktur pemerintahan tingkat lingkungan dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan pelayanan warga. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak akan mengabaikan kontribusi RT/RW dalam mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, untuk program CCTV, Gubernur menyebut implementasinya kini lebih memungkinkan berkat perkembangan teknologi. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengadaan baru karena sistem yang ada dapat dikoneksikan dengan kamera milik kantor maupun gedung swasta.

"Ternyata untuk CCTV bukan sesuatu yang susah karena sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa mengkoneksikan CCTV yang dimiliki oleh kantor-kantor dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap dalam tahun ini Jakarta dapat memiliki jaringan CCTV yang lebih lengkap, terutama untuk mendukung pengawasan transportasi.

Menurut Gubernur, penguatan sistem CCTV menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan efektivitas pengawasan di ruang publik. Integrasi teknologi tersebut juga diharapkan mampu membantu respons cepat terhadap gangguan ketertiban maupun kondisi darurat di lapangan.

Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap janji yang belum terealisasi merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan.

"Jadi secara keseluruhan sebenarnya hampir semuanya terealisasikan tapi memang minor bangetlah," katanya menutup penjelasan.

Refleksi satu tahun kepemimpinan ini, lanjutnya, menjadi dasar untuk mempercepat penyelesaian program yang tertunda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penyempurnaan kebijakan insentif RT/RW dan integrasi CCTV dapat terealisasi dalam periode berjalan agar tata kelola kota semakin terukur dan responsif.