Kurangi Impor, KKP Gaspol Hilirisasi Garam: Wujudkan Swasembada 2027!

JAKARTA— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi hilirisasi industri garam nasional sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pada 2027. Percepatan ini menjadi bagian dari transformasi pergaraman nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional diproyeksikan mencapai 5,3 juta ton pada 2029 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen per tahun. Pada 2024, dari total kebutuhan sekitar 4,8 juta ton, lebih dari 55 persen masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri dengan spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista di Jakarta, Senin (16/2).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menargetkan swasembada garam pada 2027. Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi tambak eksisting, ekstensifikasi lahan potensial, modernisasi teknologi evaporasi, serta pembangunan infrastruktur produksi dan penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, bahwa dukungan sarana dan prasarana seperti geomembran, mesin pompa, mobile salt dryer, gudang garam rakyat, hingga long storage nasional turut diperkuat untuk menjaga stabilitas kualitas dan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan menyeluruh dari pra-produksi hingga pemasaran. 

Menurutnya, dengan pendekatan kawasan terintegrasi dan model investasi lintas sektor, produktivitas ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hektare per tahun pada kawasan tertentu. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan hilirisasi. “PT Garam berkomitmen mempercepat hilirisasi melalui penerapan teknologi MVR dan investasi pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kolaborasi dengan investor, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci agar produksi garam berkualitas dan berkelanjutan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan kesiapan industri makanan dan minuman untuk menyerap produksi garam nasional yang memenuhi spesifikasi. “Kepastian pasokan dan kualitas garam dalam negeri sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan pangan. Kami mendukung percepatan hilirisasi melalui roadmap terukur agar industri dapat merencanakan kebutuhan bahan baku jangka panjang,” ujar Adhi.

Percepatan hilirisasi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan penguatan produksi dalam negeri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas, serta pemberdayaan petambak garam. Melalui pembangunan industri pergaraman yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, KKP optimistis swasembada garam 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.