Sebagai Negara Agraris, RI Harus Terapkan Teknologi Pertanian Canggih

Indonesia terlalu nyaman dengan pendekatan ketahanan berbasis impor, tetapi belum cukup berani membangun kedaulatan berbasis produktivitas dan teknologi.

JAKARTA - Hingga saat ini, Indonesia tetap menyandang identitas sebagai negara agraris. Sebab itu, sangat ironis jika kenyataannya dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya, Indonesia harus mengimpor beberapa komoditas karena tidak bisa dipenuhi dari produksi petani lokal. 

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Gusti Artama Gultom di Jakarta, Minggu (15/2) mengatakan identitas Indonesia sebagai negara agraris karena memiliki lahan atau tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, tapi sangat disayangkan masih jadi importir bahan pangan.

Beberapa bahan pangan yang menjadi langganan impor yakni jagung, daging, gula dan gandum.

“Hingga saat ini, Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum, bahkan bahan baku tempe dan tahu pun Indonesia masih harus impor,”ungkap Gusti kepada Koran Jakarta (14/2).

Di tengah narasi lumbung pangan dunia dan swasembada pangan, identitas Indonesia sebagai negara agraris menjadi pertanyaan. Negara agraris sangat identik dengan tanah yang subur, lahan pertanian yang luas, iklim tropis dengan cahaya matahari sepanjang waktu, juga mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani.

“Faktor ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris,”ungkapnya.

Jika jati diri Indonesia tutur Gusti adalah negara agraris, semestinya identitas ini tidak hanya kisah di masa lalu saja dimana Indonesi pernah menjadi eksportir gula, sapi, bahkan mencapai swasembada pangan.

Sebagai negara agraris, seharusnya dibarengi dengan penerapan teknologi pertanian yang maju, peningkatan produktivitas pertanian yang tinggi, sistem pertanian yang efisien, sumber daya petani yang mumpuni, dan memiliki kebijakan yang mendukung kuat pertanian.

Indonesia kini menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Di satu sisi, Indonesia justru menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara untuk Global Food Security Index (GFSI). Sementara negara tetangga yakni Malaysia dan Singapore berada pada peringkat ke-41 dan ke-28.

Peringkat GFSI ini menggambarkan sejauh mana keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta sumber daya alam dan ketahanan pangan.

Dalam ilmu ekonomi, memang impor tidaklah selalu salah. Jepang, meski sudah memiliki teknologi pertanian yang sudah maju, juga masih mengimpor sebagian kebutuhan bahan pangannya. Namun, kunci utama yang membedakan adalah struktur ekonomi dan daya tawar negara tersebut dalam perdagangan global.

Aktivitas impor bagi negara maju dan kuat seperti Jepang, merupakan pilihan yang rasional, artinya ada faktor lain yang menyebabkan impor menjadi lebih rasional dibandingkan harus memproduksi sendiri. Faktor itu dapat disebabkan keterbatasan lahan atau biaya produksi di negaranya lebih tingi akibat upah yang tinggi pula.

Ketahanan vs Kedaulatan