Polri Targetkan Bangun 1.500 SPPG di Seluruh Indonesia pada 2026

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menargetkan membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

“Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri oleh Presiden RI di kawasan Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Kapolri mengatakan, saat ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG di berbagai daerah Indonesia.

Ribuan SPPG tersebut terdiri dari 411 SPPG yang telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan yang akan selesai pada bulan Maret 2026, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja,” katanya.

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 33 SPPG di antaranya merupakan SPPG yang dibangun di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Adapun secara khusus di Papua, sambung dia, Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

“Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di manapun mereka berada,” ucapnya.

Diketahui, pada Jumat ini, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri. Acara ini dilaksanakan di SPPG Palmerah di kawasan Jakarta Barat.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.