Tekanan Fiskal Mengintai, Pemerintah Diminta Waspadai Risiko Ekonomi

Penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s ke negatif menjadi peringatan serius atas membengkaknya risiko fiskal dan tekanan global, sekaligus menuntut pemerintah memperketat disiplin fiskal dan mempercepat reformasi struktural.

JAKARTA – Penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s Ratings dari stabil menjadi negatif menjadi sinyal peringatan dini atas meningkatnya risiko fiskal dan tekanan eksternal yang dihadapi perekonomian nasional. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit, dinamika pembiayaan utang, serta ketahanan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Kondisi tersebut menuntut respons kebijakan yang lebih antisipatif dari pemerintah, terutama dalam menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, dan memastikan reformasi struktural berjalan konsisten guna meredam potensi dampak lanjutan terhadap kepercayaan investor.

Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menilai penurunan outlook Moody’s ke negatif bukan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, melainkan kekhawatiran terhadap risiko fiskal ke depan. Meski pertumbuhan Indonesia rebound hingga 5,39 persen pada kuartal IV dan rating tetap di Baa2, Moody’s lebih menyoroti potensi tekanan struktural seperti pelebaran defisit, kebutuhan utang, beban subsidi, serta konsistensi kebijakan.

Menurut Rendi, outlook negatif adalah sinyal agar pemerintah lebih berhati-hati mengelola risiko jangka menengah, dengan menekankan pentingnya disiplin fiskal dan kualitas belanja agar pertumbuhan tetap sehat, kredibel, dan tidak membebani keuangan negara. "Jadi yang penting ke depan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu sehat, kredibel, dan tidak menambah tekanan pada posisi keuangan negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/2).

Senada, Direktur Ekskutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai penurunan outlook Moody’s dari stabil ke negatif menjadi peringatan serius terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama karena kebijakan yang dinilai sulit diprediksi, termasuk pengalihan 28 izin perusahaan ke Danantara yang dipersepsikan sebagai nasionalisasi aset swasta. Meski ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, Bhima menilai risiko kebijakan berpotensi menghambat pertumbuhan pada 2026.

Pelebaran Defisit

Kekhawatiran investor juga muncul akibat wacana pelebaran defisit, revisi batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta lemahnya disiplin fiskal. Selain itu, proyek makan bergizi gratis dengan anggaran besar, penurunan penerimaan pajak, dan efisiensi anggaran yang berdampak ke daerah turut memperbesar tekanan.

Bhima menegaskan peringatan Moody’s harus segera ditindaklanjuti, karena penurunan rating ke Baa3 berisiko memicu lonjakan bunga utang dan menekan rupiah. “Peringatan Moodys harus menjadi catatan perbaikan. Sebelumnya banyak ekonom sudah memperingatkan, mungkin sekarang lembaga pemeringkat yang ingatkan baru ada perubahan," tegas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai outlook negatif Moody’s tidak mencerminkan kondisi riil ekonomi Indonesia yang kini menunjukkan perbaikan signifikan. Dia menegaskan pertumbuhan ekonomi telah berbalik arah dan akan semakin menguat, tercermin dari data BPS yang mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025. Angka tersebut, lanjutnya, belum sempat dipertimbangkan Moody’s saat merilis penilaiannya.