Pelabuhan Mangkrak, Pemprov NTB Didesak Lanjutkan Proyek Dermaga Waduruka Bima

MATARAM – Pembangunan infrastruktur pelabuhan bukan cuma soal dermaga baru atau crane yang makin canggih, tapi soal membuka pintu ekonomi daerah.

Pelabuhan yang modern bikin arus barang lebih cepat, biaya logistik lebih murah, dan peluang usaha makin terbuka—dari nelayan, UMKM, sampai industri besar. Dampaknya terasa langsung: harga barang bisa lebih stabil dan aktivitas ekonomi lokal ikut bergerak.

Lebih dari itu, pelabuhan yang tertata jadi penghubung utama antarwilayah, memperkuat konektivitas sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan.

Jadi, investasi di pelabuhan itu sebenarnya investasi jangka panjang buat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Waduruka, Kabupaten Bima, Julkifli meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melanjutkan pembangunan Dermaga Waduruka Kecamatan Langgudu yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Di Desa Waduruka ada dermaga yang di bangun dengan anggaran provinsi. Cuma permasalahannya sekarang belum dilanjutkan. Masih ada sekitar 100 meter yang belum diselesaikan," ujarnya di Mataram, Selasa (10/2).

Proyek yang dibangun menggunakan APBD NTB senilai Rp4 miliar diketahui mangkrak sejak 2018 dan menyisakan sekitar 100 meter pekerjaan yang belum rampung.

Ia mengatakan, dermaga tersebut sangat dibutuhkan warga, khususnya untuk menunjang aktivitas transportasi laut dan ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, saat ini kondisi dermaga hanya berupa tiang pancang sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. Akibatnya, warga kesulitan saat air laut surut.

"Kalau sekarang bisa digunakan, tapi tidak maksimal. Kalau air surut, masyarakat terpaksa harus berenang. Baru sekitar jam 10 atau jam 11 siang, perahu bisa berlabuh," ujarnya.

Julkifli menjelaskan, ada dua desa yang sangat bergantung pada keberadaan dermaga tersebut, yakni Desa Waduruka dan Desa Sakuru. Selain akses laut yang terbatas, jalur transportasi darat di wilayah itu juga rusak dan jaraknya cukup jauh dari pusat kecamatan.

"Transportasi darat juga luar biasa berat. Jalannya rusak dan jauh dari kota kecamatan. Jadi dermaga ini sangat vital," tegasnya.

Dia menyebut mayoritas warga Waduruka dan desa di seberang-nya menggantungkan hidup dari sektor kelautan, seperti budidaya rumput laut dan aktivitas nelayan. Tanpa dermaga yang memadai, hasil laut harus diangkut dengan menunggu air pasang.

"Kalau mau sandar, harus tunggu pasang adat itu jam 10 atau jam 11. Itu sangat menyulitkan masyarakat," terang Julkifli.

Karena itu, pihak desa telah menemui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB serta menindaklanjuti-nya ke Dinas PUPR NTB agar proyek dermaga tersebut bisa segera dilanjutkan.

"Harapan kami, demi masyarakat Waduruka dan sekitarnya, dermaga ini bisa dilanjutkan secepat mungkin," katanya.

Sementara Sekretaris BPD Waduruka Juraidin mengatakan, kedatangannya bersama Pj Kades ke dinas provinsi bertujuan meminta klarifikasi terkait mangkrak-nya pembangunan dermaga tersebut.

"Pembangunan dermaga itu dilakukan sekitar tahun 2018 dengan nilai lebih dari Rp4 miliar. Namun ada masalah di tengah jalan sehingga sekitar 100 meter tidak dilanjutkan," kata Juraidin.

Dia menegaskan, dermaga tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat sebagai sarana transportasi utama. Diketahui, proyek rehabilitasi Dermaga Waduruka dikerjakan pada 2018 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menggunakan APBD NTB. PT Ambalat Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp4,52 miliar.

Namun, pengerjaan proyek dihentikan di tengah jalan karena kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan hingga masa kontrak berakhir pada Oktober 2018. Meski telah diberi perpanjangan waktu hingga Desember 2018, proyek tetap tidak rampung.

Anggaran yang dicairkan hanya termin pertama sebesar Rp2,71 miliar, sementara rekanan dikenai denda keterlambatan sebesar Rp286,75 juta.