Moody's Peringatkan Kelemahan Prediktabilitas dapat Mengikis Kredibilitas Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Moody's Ratings telah menurunkan peringkat pasar saham Indonesia dalam ulasan MSCI (Morgan Stanley Capital Indonesia), yang memicu aksi jual lebih lanjut terhadap saham, obligasi, dan rupiah.

Dilansir oleh Bloomberg, Moody's menurunkan outlook peringkat dari "stabil" menjadi "negatif". Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan dan mengindikasikan tata kelola yang lemah. 

Perubahan prospek ini, terjadi setelah aksi jual besar-besaran di indeks saham negara tersebut pekan lalu karena kekhawatiran tentang daya beli, dan serangkaian reformasi yang lebih luas di bawah Presiden Prabowo Subianto yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang jalur fiskal dan moneter negara.

“Perubahan prospek ini didorong oleh berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan menunjukkan melemahnya tata kelola,” kata Moody’s dalam sebuah pernyataan.

“Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.”

Peringatan MSCI tentang transparansi kepemilikan saham pekan lalu menyebabkan saham mengalami penurunan paling tajam sejak Krisis Keuangan Asia. Investor asing menjual obligasi Indonesia senilai 202 juta dolar AS pada hari Rabu dan Kamis, sebelum para pejabat bergegas mengumumkan rencana reformasi pasar, yang membantu menenangkan pasar dan mengembalikan arus masuk obligasi.

Moody's memperingatkan penurunan peringkat jika terjadi peningkatan defisit anggaran yang berkelanjutan, depresiasi mata uang yang berkepanjangan atau arus modal yang menurun, atau pelemahan signifikan pada perusahaan milik negara.

Menurut Moody's, jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah terbentuk sejak lama dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas makro, fiskal, dan finansial, berpotensi melemah. Namun, Moody's juga menilai bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki ketahanan yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan didukung oleh sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (3/2), memberikan tanggapan atas pernyataan Moody's. Dia berusaha menepis kekhawatiran sejumlah pihak atas Indeks MSCI tersebut karena pemerintah telah bertindak cepat untuk memperbaiki kondisi ketidak-transparanan pasar saham yang diklaim oleh MSCI.

"Tidak, karena saat ini kondisinya membaik. Kecuali jika kita mengabaikan peringatan MSCI hingga Mei, maka kita harus khawatir," ungkapnya dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan outlook ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia, dan ekonomi domestik masih resilien. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen pada kuartal keempat 2025, dan inflasi tetap terkendali dalam target.

Namun ia mengakui jika IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan ) telah anjlok karena self regulatory organization (SRO)  seperi BEI dan OJK lalai menindaklanjuti permintaan MSCI atas transparansi kepemilikan saham publik.

Menurut Purbaya, beberapa bulan lalu ia telah memperingatkan BEI dan OJK agar mengatadi praktik manipulasi saham jika ingin mendapatkan insentif dari pemerintah.

"Saya sudah memberi tahu manajemen bursa beberapa bulan lalu dari praktik manipulasi tersebut, tetapi mereka tidak melakukan apapun," ujarnya.

"Jadi, bagi saya, peringatan MSCI adalah hal yang baik, karena saya dapat menulis surat kepada mereka untuk memperbaiki praktik pasar ke arah yang lebih baik."

Purbaya juga mengakui bahwa defisit anggaran 2025 memang mendekati ambang batas 3 persen. Tetapi itu terjadi ssbagai respons pemerintah terhadap perlambatan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran fiskal dan meluncurkan paket stimulus, yang akhirnya berdampak  pada pelebaran defisit.  

“Pemerintah membutuhkan kebijakan kontra-siklik agar tidak jatuh ke dalam resesi,” kata Purbaya.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut telah berhasil membalikkan momentum pertumbuhan ekonomi dari September 2025 hingga saat ini.