Hilirisasi bisa Menjadi Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat 18 proyek hilirisasi prioritas pemerintah yang akan dibangun pada 2026 dengan nilai investasi sebesar 618 triliun rupiah.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2), Prabowo mengatakan saat ini pemerintah tak lagi meminta investasi kepada luar negeri.

Pemerintah melalui Danantara Indonesia kata Presiden membuka peluang kerja sama bagi investor asing yang ingin terlibat dalam proyek hilirisasi nasional, mulai dari sektor pertambangan, perikanan, hingga perkebunan.

“Sekarang kita tidak keluar negeri minta-minta investasi, kita mengajak dan kita punya kemampuan sekarang. Yang harus kita mulai, kita laksanakan adalah hilirisasi. Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek prioritas 2026,” kata Prabowo.

Adapun 18 proyek hilirisasi yang menjadi prioritas adalah industri smelter aluminium (bauksit), industri stainless steel slab (nikel), industri oleo resin (Pala), industri filet tilapia (ikan tilapia), modul surya integrasi (bauksit dan silika), industri DME (gasifikasi batu bara) serta industri copper rod, wire & tube (katoda tembaga).

Selanjutnya, industri oleofood (kelapa sawit), industri carrageenan (rumput laut), industri bioavtur (minyak jelantah), industri aspal (aspal buton), industri besi baja (pasir besi), industri nata de coco, MCT, tepung kelapa (kelapa), industri mangan sulfat (mangan), industri chemical grade alumina (bauksit), industri chlor alkali plant (garam), oil storage tanks, dan kilang minyak.

“Kita akan bangun kilang minyak. Masa minyak, kita kirim ke luar ke kilang minyak, habis itu kita impor lagi,” tegas Prabowo.

Dari 18 proyek prioritas tersebut, lanjut Prabowo, diharapkan dapat membuka 276.000 lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan nilai investasi 618 triliun rupiah.

Posisi Tawar

Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet yang diminta pendapatnya mengatakan, pernyataan Presiden tentang tidak lagi “meminta” investasi dapat dipahami sebagai upaya menegaskan posisi tawar Indonesia yang semakin kuat. Namun secara ekonomi, proyek hilirisasi senilai 618 triliun rupiah tetap membutuhkan kombinasi modal, teknologi, dan akses pasar global yang sebagian masih datang dari luar negeri.

“Pembukaan kerja sama melalui Danantara menunjukkan bahwa peran investor asing tetap relevan, sehingga pesan kebijakan perlu disampaikan secara konsisten agar tidak menimbulkan tafsir yang membingungkan,” kata Rendi.

Hilirisasi juga terangnya bukan hanya soal pembangunan fasilitas, tetapi tentang kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan kepastian regulasi. Jika aspek itu diperkuat, hilirisasi bisa menjadi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar ekspansi proyek.

“Kemandirian dapat dimaknai sebagai penguatan posisi nasional, sambil tetap terbuka pada kolaborasi strategis,”pungkas Rendi.