Budaya 'Nebeng Haji', Apaan Sih? Fenomena Petugas 'Hilang' saat di Makkah Atau Madinah

Wahai petugas haji

Jangan hanya untuk nebeng haji

Layani jamaah dengan tulus hati

Ridho Allah akan menyertai...

Membina melayani melindungi jamaah

Itulah tugas kita

Agar jamaah dapat beribadah

Itulah kebanggaan kita...

JAKARTA - Hujan yang mengguyur kawasan Jakarta selama beberapa pekan terakhir telah mengubah wajah lapangan upacara pagi itu menjadi hamparan tanah basah dan berlumpur. Namun, di tengah kondisi yang jauh dari kata nyaman itu, 1.622 sosok berseragam tetap berdiri tegak.

Sepatu-sepatu mereka terbenam dalam becek. Cipratan tanah mengotori celana hingga baju, menciptakan pola abstrak yang menjadi saksi bisu perjuangan fisik mereka. Tidak ada keluhan yang terdengar. Sebaliknya, suara gemuruh yel-yel membahana membelah udara, menenggelamkan suara rintik hujan tipis yang turun.

Wajah-wajah itu tampak lelah, tapi sorot mata mereka menyiratkan keteguhan yang berbeda. Mereka bukan tentara, meski kedisiplinannya kini hampir menyerupai militer. Mereka adalah para dokter, perawat, dosen, jurnalis, hingga guru besar yang telah menanggalkan atribut profesi sipil mereka demi satu identitas baru yakni Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pemandangan di lapangan becek tersebut menjadi simbol kuat bahwa era baru pelayanan haji Indonesia telah dimulai, sebuah era di mana kenyamanan pribadi dikesampingkan demi tugas negara yang berat.

Pengukuhan itu bukan sekadar seremonial tahunan. Tahun 2026 mencatat sejarah baru dalam tata kelola haji Indonesia. Di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, pembinaan petugas haji dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius.

Perubahan mendasar tersebut berangkat dari kritik publik yang selama ini membayangi penyelenggaraan haji. Kritik tersebut menyoroti satu hal krusial yaitu dedikasi dan kedisiplinan petugas. Menjawab tantangan tersebut, pola rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan (diklat) dirombak total.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya petugas hanya mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) selama beberapa hari yang seringkali dianggap formalitas, kali ini mereka ditempa selama satu bulan penuh. Durasi tersebut dibagi menjadi 20 hari pelatihan intensif di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dengan sistem semi-militer, dilanjutkan dengan 10 hari pendalaman materi secara daring.

Transformasi itu terlihat nyata di lapangan. Selama 20 hari di asrama, para petugas yang notabene warga sipil dengan latar belakang beragam dididik untuk memahami rentang komando, kekompakan, dan korsa.

Bonding atau ikatan emosional yang terbentuk di antara petugas menjadi modal utama dalam menghadapi tekanan tugas di Tanah Suci nanti.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyaksikan atraksi yel-yel petugas haji di Lapangan Galaxy Markas Komando Daerah Operasi Udara I, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (30/1). Antara/HO-MCH 2026

Fenomena "Nebeng Haji"

Salah satu poin paling sering disampaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah penghapusan budaya "nebeng haji". Istilah tersebut merujuk pada fenomena oknum petugas yang menjadikan tugas negara hanya sebagai kendaraan untuk bisa berhaji secara gratis, sementara kewajiban utamanya melayani jamaah terabaikan.

Kementerian Haji dan Umrah kini mengambil sikap tegas, petugas haji harus berniat murni untuk bertugas. Ibadah haji adalah bonus, bukan tujuan utama.

Pemerintah menyadari bahwa petugas haji adalah sebuah profesi yang profesional. Mereka digaji oleh negara dengan nominal yang layak, berkisar antara 900 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah per hari, dengan masa tugas mencapai 60-75 hari. Dengan kompensasi tersebut, negara menuntut totalitas.

Fenomena petugas yang "hilang" saat di Makkah atau Madinah, petugas yang justru minta dilayani oleh jamaah, atau petugas yang sibuk dengan ritual ibadah pribadinya saat jam kerja, tidak boleh lagi terjadi pada tahun ini.

Kemenhaj memperingatkan, jika ada petugas yang kedapatan mengulangi pola lama, seperti menghilang atau menelantarkan jamaah demi kepentingan pribadi, sanksi tegas berupa pemecatan dan pemulangan akan langsung diberlakukan.

Bahkan untuk urusan ibadah para petugas, telah disiapkan kurikulum "Fiqih Petugas Haji". Fiqih tersebut memberikan panduan hukum agama yang memudahkan petugas dalam beribadah tanpa meninggalkan posnya, seperti pelaksanaan badal haji dan keringanan-keringanan syariat lainnya yang relevan dengan kondisi darurat pelayanan.

Keseriusan pemerintah dalam menegakkan disiplin bukan sekadar gertakan sambal. Selama proses diklat 20 hari, sistem "seleksi alam" berjalan dengan ketat. Setidaknya ada 13 orang calon petugas yang dicopot dan dipulangkan sebelum pengukuhan.

Alasannya beragam, namun semuanya bermuara pada integritas dan kesiapan fisik. Ada kasus indisipliner berat, seperti pemalsuan absensi di mana peserta tidak hadir dari hari pertama hingga kesepuluh namun datanya dimanipulasi seolah hadir. Ada pula peserta yang menuntut perlakuan istimewa dan enggan mengikuti aturan asrama yang menyamaratakan semua peserta tanpa memandang pangkat sosial di dunia luar.

Sektor kesehatan juga menjadi saringan ketat. Beberapa peserta dipulangkan karena memalsukan data Medical Check-Up (MCU). Saat pemeriksaan ulang, ditemukan bahwa mereka mengidap penyakit kronis yang berisiko tinggi dan menular, seperti Tuberkulosis (TBC). Keputusan tegas itu diambil sepenuhnya oleh tim pelatih dari TNI dan Polri yang diberi wewenang penuh oleh Kemenhaj untuk menilai kelayakan peserta tanpa intervensi.

Ketegasan tersebut adalah sinyal bahwa negara tidak main-main. Mereka yang terpilih dan berdiri di lapangan becek itu adalah orang-orang yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan integritas. Tidak ada ruang bagi mereka yang manja atau manipulatif.

Peseta diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 berbaris saat mengikuti upacara apel penutupan pembekalan peseta diklat di Lapangan Galaxy, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (30/1). Sebanyak 1.600 PPIH Arab Saudi 2026 telah menjalani diklat selama 20 hari agar menguasai berbagai bidang layanan krusial seperti layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan jemaah, disabilitas dan lansia, media center, kesehatan, serta bimbingan ibadah. Antara/Galih Pradipta

Wajah negara

Dalam amanat pengukuhannya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan perspektif yang lebih luas mengenai peran petugas haji. Menhaj mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji adalah amanah besar yang menyangkut kehormatan bangsa dan wibawa Indonesia di mata dunia internasional.

"Setiap tahun, Indonesia mengirimkan jemaah haji dalam jumlah terbesar di dunia. Fakta ini menuntut kesiapan kita yang sungguh-sungguh," ujar Menhaj.

Petugas haji disebutnya sebagai "wajah negara". Baik buruknya pelayanan yang dirasakan oleh jamaah, serta bagaimana dunia melihat ketertiban jamaah Indonesia, sangat bergantung pada performa para petugasnya.

Di tengah kepadatan jutaan manusia di Tanah Suci, perbedaan latar belakang budaya, serta tekanan fisik dan emosional yang ekstrem, petugas dituntut untuk tetap tenang, sigap, dan bertanggung jawab.

Pekerjaan ini menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis, ia memerlukan integritas moral. Setiap bantuan yang diberikan, setiap masalah yang diselesaikan, dan setiap kesabaran yang petugas tunjukkan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab keagamaan.

Hal itu sangat relevan mengingat tantangan di Arab Saudi yang tidak ringan. Petugas harus siap menghadapi jamaah lansia, jamaah yang tersesat, hingga situasi darurat kesehatan. Tanpa disiplin dan empati yang kuat, mustahil tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Secara khusus, apresiasi dan beban tanggung jawab juga diletakkan di pundak tim Media Center Haji (MCH). Dalam kerumunan petugas yang dikukuhkan, MCH memegang peran vital sebagai jembatan informasi. MCH, bersama seluruh petugas lainnya, mengemban tiga amanah: Amanah dari Allah SWT, amanah dari jamaah haji, dan amanah dari negara.

Tugas mereka bukan sekadar meliput, tetapi memastikan transparansi, memberikan edukasi kepada publik di Tanah Air, serta menjadi mata dan telinga negara dalam mengawasi jalannya pelayanan.

Keberadaan mereka memastikan bahwa setiap dinamika haji terekam dan tersampaikan dengan akurat, menepis kabar bohong atau hoaks yang seringkali meresahkan keluarga jamaah di Indonesia.

Setelah pengukuhan, tugas belum selesai. Para petugas masih harus menjalani 10 hari pelatihan daring yang akan fokus pada pendalaman bahasa Arab dan fiqih haji dasar. Ini adalah fase intelektual setelah fase fisik dan mental di asrama.

Pemerintah berharap, sekembalinya dari diklat, para petugas membawa pulang "habitus baru". Kebiasaan bangun jam 4 pagi, berolahraga lari atau jalan kaki, serta disiplin waktu diharapkan terus terbawa hingga hari keberangkatan.

Kebugaran fisik adalah harga mati, mengingat nantinya sebelum terbang ke Arab Saudi, akan ada pemeriksaan kesehatan (MCU) terakhir yang menjadi penentu final. Selain tentunya restu keluarga sebagai sumber kekuatan batin yang tak boleh diabaikan.

Saat Menhaj menutup pidatonya dengan kalimat pengukuhan, "Dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara menjadi petugas Haji Indonesia 1447 Hijriah 2026 Masehi," suasana haru bercampur bangga menyelimuti lapangan.

Meskipun seragam mereka kotor oleh lumpur, jiwa mereka telah bersih dari niat-niat melenceng. Mereka bukan lagi sekumpulan individu yang mencari kesempatan berwisata religi, melainkan satu tubuh pasukan pelayan tamu Allah yang siap melayani. Ant