Hadapi Ancaman Kekeringan, Pemprov Maluku Optimalkan Pompanisasi dan Jaringan Irigasi

AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengoptimalkan pompanisasi dan jaringan irigasi serta menyesuaikan pola tanam untuk menjaga pasokan pangan di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, di Ambon, Rabu (23/9), mengatakan penguatan pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian saat debit air mengalami penurunan.

"Yang perlu kita lakukan adalah penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi jaringan dan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mempercepat langkah antisipasi dengan memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan serta memastikan sistem peringatan dini dapat ditindaklanjuti secara cepat di lapangan.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi iklim, antara lain dengan mengoptimalkan sarana irigasi, memanfaatkan sumber air yang tersedia, dan mempercepat masa tanam di wilayah yang masih memiliki ketersediaan air.

Selain itu, petani didorong menggunakan varietas tanaman yang adaptif terhadap kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi akibat keterbatasan air.

"Penyesuaian waktu dan pola tanam perlu dilakukan berdasarkan kondisi iklim sehingga risiko gagal panen dapat ditekan dan ketersediaan komoditas pangan tetap terjaga," ujarnya.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi irigasi perpompaan, pemanfaatan embung, serta rehabilitasi jaringan air melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Salah satu penanganan dilakukan di Daerah Irigasi (D.I.) Matakabo, Kabupaten Seram Bagian Timur. Penurunan debit Sungai Matakabo menyebabkan elevasi muka air tidak lagi mencapai intake sehingga distribusi air ke jaringan irigasi sempat terhenti.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu layanan irigasi untuk sekitar 185 hektare lahan yang mencakup wilayah Way Samet, Way Matakabo, Way Ketambaru, Akijaya, dan Banggai Pancorang.

BWS Maluku kemudian menyiapkan penanganan darurat melalui normalisasi bagian hulu bendung dan pemanfaatan embung eksisting dengan mengalirkan air ke jaringan irigasi menggunakan empat unit pompa.

Sementara itu, Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengatakan penyelamatan lahan juga dilakukan melalui penyesuaian pola dan strategi tanam, penggunaan varietas adaptif terhadap kekeringan, efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta penguatan koordinasi dan respons cepat di lapangan.

"Dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Di Bendungan Waimatakabo, Kabupaten Seram Bagian Timur, misalnya, terjadi penurunan debit air secara signifikan," katanya.

Meski demikian, kolaborasi Dinas Pertanian kabupaten, penyuluh, dan BWS memungkinkan sekitar lima hektare lahan pertanian di wilayah tersebut tetap diselamatkan.

Gunawan menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi cepat dan terpadu untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pertanian.

Pemprov Maluku juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengaturan masa tanam dan indeks pertanaman, pemetaan wilayah secara digital, serta pengembangan komoditas hortikultura alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.

Langkah tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjaga lahan pertanian tetap produktif, mengurangi risiko gagal panen, sekaligus memastikan pasokan pangan dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi tetap tersedia selama musim kemarau.