Pembangunan Infrastruktur Fundamental bagi Pertumbuhan

JAKARTA – Kelengkapan infrastruktur sangat fungamental bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemkab Bekasi akan fokus membangun infrastruktur secara merata mulai tahun depan demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Pembangunan akan dilakukan dalam skema berkeadilan untuk konektivitas, pelayanan berkualitas, serta ekonomi berkelanjutan,” tandas Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Dia mengatakan ini saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2027.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan berkelanjutan agar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia menjelaskan, RKPD memiliki peran strategis sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD. Hal ini termasuk penetapan target kinerja pembangunan daerah secara terukur serta kerangka ekonomi dan pendanaan daerah.

RKPD 2027 juga merupakan bagian dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi 2025-2029. Maka, ini harus menjamin keterkaitan serta keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan. Ini akan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Asep mengaku, Kabupaten Bekasi masih menghadapi beragam persoalan dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Keberhasilan pembangunan tidak dapat bertumpu hanya pada pemerintah daerah, tapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui forum ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, saran dan masukan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan," katanya. Asep juga menekankan beberapa masalah penting dalam pelaksanaan forum. Ini antara lain kesatuan pandangan pemangku kepentingan dalam memahami isu strategis daerah. Selain itu, dia mengingatkan perangkat daerah dituntut mencermati dan menindaklanjuti setiap masukan.

Menurutnya, perumusan program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah agar dapat dilaksanakan secara realistis serta berkelanjutan. "Saya mengajak seluruh peserta untuk menjaga etika, saling menghormati, dan menghargai dalam forum ini. Hanya dengan begitu, diskusi berjalan konstruktif, dan menghasilkan kesepahaman bersama," ujarnya.

Forum konsultasi publik merupakan amanat Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan pembahasan rancangan awal RKPD. Ini dilakukan bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Tujuannya, untuk memperoleh masukan maupun saran penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Forum konsultasi publik RKPD 2027 diikuti unsur DPRD Kabupaten Bekasi, sekretaris daerah, Bappeda Jawa Barat, Bappeda kabupaten dan kota sekitar. Kemudianm juga hadir kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, dan unsur kawasan. Di luar itu, ada organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

"Saya mengapresiasi seluruh peserta atas kontribusi pemikiran yang diberikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," tukas Asep.