Daftar Layanan Kesehatan Gratis Korban Banjir Jakarta: Tersedia 44 Puskesmas dan 31 RSUD

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh warga terdampak banjir di ibu kota mendapatkan layanan kesehatan gratis. Kebijakan ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan jaringan layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Total terdapat 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, serta 31 rumah sakit daerah yang siap melayani korban banjir.

Pramono menegaskan kebijakan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara saat warga menghadapi situasi darurat. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak banjir.

"Untuk yang terdampak banjir kalau di Jakarta semuanya gratis. Karena semuanya bisa di ini di puskesmas yang ada di Jakarta 44, kemudian pembantu puskesmas 292 dan rumah sakit juga 31 semuanya kalau ada korban terdampak banjir maka kami gratiskan," kata Pramono.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat meninjau wilayah terdampak banjir di kawasan Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Ia menyebut seluruh fasilitas kesehatan sudah diminta bersiaga penuh.

Selain layanan gratis, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah antisipasi penyakit pascabanjir. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah leptospirosis atau yang dikenal masyarakat sebagai kencing tikus.

Pramono menyampaikan hingga saat ini belum ditemukan kasus leptospirosis di Jakarta. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah pencegahan sejak dini.

"Kencing tikus dan itu ternyata di Jakarta belum ada. Toh kalau ada, kami pasti akan secara preventif melakukan pencegahan terhadap itu dan siap untuk itu, kalau ada," ungkap Pramono.

Langkah preventif tersebut mencakup pemantauan kesehatan warga di wilayah rawan banjir. Puskesmas diminta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan pascabanjir.

Selain fokus pada sektor kesehatan, Pramono juga menyinggung penanganan teknis banjir yang terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah normalisasi Sungai Cakung Lama di wilayah Kelapa Gading.

Normalisasi sungai tersebut ditargetkan mampu mengurangi risiko genangan di kawasan Jakarta Utara. Pramono menyebut proyek ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pengendalian banjir.

Menurutnya, upaya penanganan banjir tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah struktural agar risiko banjir bisa ditekan ke depan.

Normalisasi sungai, pengerukan saluran air, hingga peningkatan kapasitas drainase terus dipercepat. Pemprov juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan aliran air tetap lancar.

Di sisi lain, layanan kesehatan gratis bagi korban banjir diharapkan mampu mencegah lonjakan kasus penyakit. Penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, hingga diare menjadi risiko yang kerap muncul saat banjir melanda.

Pemprov DKI Jakarta meminta warga segera memeriksakan kondisi kesehatan jika mengalami keluhan. Pemeriksaan dini dinilai penting untuk mencegah kondisi semakin parah.

Pramono juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas pembantu yang tersebar di tingkat kelurahan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan warga.

Menurutnya, keberadaan puskesmas dan RSUD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama saat warga berada dalam kondisi darurat akibat bencana.

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada korban banjir. Seluruh layanan kesehatan dasar hingga rujukan rumah sakit dapat diakses tanpa pungutan.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan beban ekonomi warga yang terdampak banjir. Dengan layanan gratis, masyarakat tidak perlu memilih antara berobat atau memenuhi kebutuhan harian.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berencana memperkuat sistem respons cepat kesehatan saat bencana. Skema ini mencakup penambahan tenaga medis siaga serta distribusi obat-obatan ke wilayah rawan banjir.

Pramono menegaskan penanganan banjir tidak hanya soal air surut. Menurutnya, pemulihan kondisi kesehatan warga menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana.

Dengan kombinasi layanan kesehatan gratis dan proyek pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta berharap dampak banjir bisa ditekan. Pemerintah juga menargetkan kualitas layanan publik tetap optimal meski dalam situasi darurat.