Tak Mau Bergantung Satu Akses, PU Dorong Jembatan Barito Dua

BANJARMASIN – Kementerian Pekerjaan Umum menggagas pembangunan Jembatan Barito Dua sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Kehadiran jembatan baru ini diproyeksikan dapat mengurangi beban lalu lintas Jembatan Barito eksisting yang selama ini menjadi satu-satunya penghubung utama, sekaligus meningkatkan kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Selain aspek infrastruktur, proyek ini juga dipandang penting dalam memperkuat integrasi wilayah dan menopang aktivitas ekonomi jangka panjang, seiring meningkatnya kebutuhan transportasi akibat pengembangan kawasan dan arus barang di wilayah Kalimantan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan turut mengambil peran strategis dalam mendukung rencana pembangunan Jembatan Barito Dua di Kabupaten Barito Kuala yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kalsel Robby Cahyadi, menjelaskan, keterlibatan Pemprov Kalsel difokuskan pada penyusunan dan peninjauan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari dukungan teknis terhadap proyek nasional tersebut.

“Untuk rencana dari Kementerian PU terkait duplikasi Jembatan Barito, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memiliki andil dalam pelaksanaan detail engineering design. Beberapa kali perencanaan DED ini sudah kita anggarkan dan laksanakan,” ujar Robby di Banjarbaru, Selasa (27/1).

Dia mengungkapkan, dalam perjalanannya terjadi beberapa kali perubahan lokasi.

Saat ini, sesuai kebijakan dan arahan pimpinan Kementerian PU, rencana pembangunan diarahkan pada duplikasi jembatan di area sekitar posisi Jembatan Barito eksisting.

“Maka dari itu, pada tahun anggaran 2026 kita akan melaksanakan dukungan berupa review desain engineering design yang sudah kita anggarkan. Ini sebagai bentuk sinergi agar perencanaan yang dilakukan benar-benar matang,” jelasnya.

Ia berharap, dukungan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kementerian PU, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, dalam rangka mengoptimalkan pergerakan dan pembangunan infrastruktur di Banua.

Terkait tahapan selanjutnya, Robby menyebutkan bahwa koordinasi awal akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Barito Kuala.

Tahapan awal akan difokuskan pada monitoring, evaluasi, serta survei kelayakan lokasi.

“Kita akan melihat titik pasti duplikasi Jembatan Barito Dua ini, apakah berada di sisi kiri atau kanan jembatan eksisting. Semua akan ditentukan berdasarkan arahan dan kajian dari konsultan pelaksana DED,” ungkapnya.

Selain itu, aspek kesesuaian tata ruang dan ketersediaan lahan juga menjadi perhatian utama.

Konsultan DED nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan pembangunan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.